Caption : ist (Dok. MuC Consulting)
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung mengeluarkan imbauan penting bagi seluruh Wajib Pajak (WP) di wilayah kerjanya.
Otoritas pajak mendesak para WP untuk segera melakukan aktivasi akun Sistem Administrasi Perpajakan Coretax (Coretax System) sebelum tenggat waktu 31 Desember 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini ditekankan sebagai fondasi vital demi menjamin kelancaran pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 mendatang.
Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Retno Sri Sulistyani, menegaskan bahwa implementasi Coretax bukan sekadar pergantian aplikasi, melainkan sebuah tonggak modernisasi dalam reformasi perpajakan nasional.
Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan yang selama ini terpisah-pisah ke dalam satu ekosistem berbasis web yang komprehensif.
“Melalui Coretax, kami menawarkan kemudahan one-stop service. Wajib pajak kini dapat melakukan pelaporan SPT, pembuatan faktur pajak, pengelolaan bukti potong, pembayaran, hingga layanan administrasi lainnya dalam satu sistem terpusat,” ujar Retno di sela-sela agenda sosialisasi Coretax dan temu media di Bandar Lampung, Rabu (17/12).
Lebih jauh, Retno menjelaskan urgensi aktivasi akun ini. Menurutnya, DJP tengah melakukan migrasi layanan secara bertahap menuju sistem yang lebih mutakhir.
Transformasi ini dinilai mutlak diperlukan untuk menciptakan iklim perpajakan yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.
“Kami ingin memastikan sistem perpajakan ini tidak hanya terintegrasi secara internal, tetapi juga terkoneksi dengan aplikasi eksternal lainnya. Ini adalah langkah strategis menuju visi Satu Data Indonesia,” tambahnya.
Selain efisiensi, Retno menyoroti aspek keamanan data sebagai nilai tambah utama Coretax. Dengan akun yang terpersonalisasi, kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak diklaim akan jauh lebih terjamin.
Retno juga menginstruksikan wajib pajak untuk segera menyelesaikan dua tahapan teknis utama agar tidak terkendala di kemudian hari. Dua langkah tersebut adalah aktivasi akun Coretax dan pengajuan Kode Otorisasi DJP (KO DJP).
“Setelah akun aktif, langkah krusial berikutnya adalah mengajukan permintaan kode otorisasi melalui akun masing-masing. Ini adalah kunci agar seluruh fitur layanan perpajakan dapat diakses dan digunakan secara optimal oleh masyarakat,” pungkas Retno. (*)






