Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandarlampung – Pesta data ekonomi sepuluh tahunan, Sensus Ekonomi (SE) 2026, tak bisa lagi dianggap sebagai hajatan Badan Pusat Statistik (BPS) semata.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengirim pesan tegas untuk suksesnya pendataan vital ini bergantung mutlak pada kolaborasi total dan sinergi lintas sektor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pesan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan SE2026 yang mengumpulkan para pengusaha, OPD, dan asosiasi di Hotel Emersia, Kamis (30/10).
Gubernur Lampung, dalam amanat tertulis yang disampaikan Staf Ahli bidang Ekubang Bani Ispriyanto, menekankan bahwa di era ini, mustahil merencanakan pembangunan yang tepat sasaran tanpa ditopang data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan kredibel.
“Kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya terletak pada kerja keras BPS, tetapi pada sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi, dan Media,” jelasnya.
Dalam skema kolaborasi ini, Pemprov melihat perannya sebagai fasilitator dan regulator. Namun, kualitas data justru sangat ditentukan oleh dunia usaha sebagai pelaku utama sekaligus penyedia data.
“Kami berharap dunia usaha menjadi mitra aktif, berpartisipasi penuh dengan memberikan data secara terbuka dan jujur,” tegasnya.
Pemerintah tidak melupakan peran pilar lain. Akademisi didorong untuk mengolah dan menganalisis hasil sensus menjadi masukan kebijakan yang bernas, sementara media didapuk menjadi jembatan komunikasi publik agar masyarakat memahami urgensi sensus ini.
Data Adalah ‘Mata Uang Baru’
Senada dengan Pemprov, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, melontarkan pernyataan tajam. Menurutnya, pembangunan yang efektif mustahil terwujud tanpa data yang valid.
“Di era sekarang, data adalah ‘mata uang baru’. Tanpa data yang kuat, suatu kebijakan hanyalah dugaan atau asumsi,” tegas Ahmadriswan.
Ia mewanti-wanti, data yang tidak berkualitas akan berimbas langsung pada kebijakan yang tumpul dan aksi yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, SE2026 yang akan “menyisir” lapangan pada Mei hingga Juli 2026, bertujuan menghadirkan potret utuh denyut nadi ekonomi Lampung, dari usaha mikro di gang sempit hingga industri raksasa.
Menjawab kekhawatiran klasik para pengusaha, Ahmadriswan memberi garansi penuh atas kerahasiaan data. Ia menegaskan bahwa data yang dipublikasikan BPS bersifat agregat atau gabungan, bukan data individu perusahaan.
“Kami tidak menggunakan diksi jujur atau tidak jujur, melainkan ‘data apa adanya’. Data dari Bapak Ibu inilah yang akan kami olah,” jelasnya, meredam kekhawatiran akan penyalahgunaan informasi bisnis.
Pada akhirnya, Ahmadriswan menyebut bahwa data ini bersifat resiprokal. Tak hanya bermanfaat bagi pemerintah, hasil sensus justru bisa menjadi kompas bagi pelaku usaha untuk menyusun strategi, membaca tren pasar, dan mengidentifikasi peluang baru.
“Data ini dari Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu, dan oleh Bapak Ibu. Kami optimistis, dengan semangat kolaborasi ini, kita dapat mewujudkan visi ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” pungkasnya. (*)
