Caption: Istimewa
Hariannarasi.com, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan Maharani kepada seluruh anggota dewan yang hadir. Seluruh fraksi menjawab setuju secara serentak, disusul ketukan palu tanda pengesahan.
Puan Maharani menegaskan pengesahan tersebut bukan karena desakan atau paksaan. Menurut dia, RUU ini sudah melalui proses panjang dan disusun dengan sebaik-baiknya.
“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan Maharani dalam rapat paripurna.
“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR RI dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” ujar Puan Maharani.
Pengesahan ini mengakhiri penantian selama 18 tahun sejak draf regulasi tersebut diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008.
Sebelum dibawa ke paripurna, Panitia Kerja Komisi III DPR telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Puan Maharani menyebut penyusunan RUU mengedepankan partisipasi publik melalui 87 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Komisi III DPR juga melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan masyarakat.
Sehari sebelumnya, Rabu, 18 November 2026, Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Rapat pengambilan keputusan Tingkat I itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Rapat Komisi III DPR.
“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III DPR dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR RI terdekat? Setuju?” ujar Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat tersebut. Seluruh fraksi menyatakan setuju.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap peran Sufmi Dasco Ahmad dalam mendorong pembahasan RUU tersebut.
Menurut Habiburokhman, pembahasan mulai didorong sejak Agustus 2025 setelah Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi III DPR segera mempercepat proses pembentukannya.
Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi kepada Sufmi Dasco Ahmad atas dukungan selama proses pembahasan.
Dalam laporan hasil pembahasan Tingkat I, Habiburokhman mengungkapkan terdapat setidaknya 10 pokok krusial yang diatur dalam undang-undang baru ini.
Salah satu poin utamanya adalah perluasan jangkauan perampasan aset terhadap tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” ujar Habiburokhman di hadapan forum paripurna.
Undang-undang ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Ruang lingkupnya juga mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi.
Regulasi ini juga menegaskan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana pokok bagi pelaku. Pelaku tetap dapat dijerat hukuman pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ancaman pidana mati.
Untuk memastikan penerapan yang adil, undang-undang ini memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan lembaga pengawas independen yang ditunjuk Presiden dengan persetujuan DPR RI.
“Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR RI. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital,” kata Habiburokhman.
Dari pihak pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengungkap tiga kelemahan aturan lama. Pertama, pemulihan aset masih bergantung sepenuhnya pada putusan pidana terhadap pelaku.
Kedua, penelusuran dan pengamanan aset kejahatan belum optimal. Ketiga, belum ada mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana untuk kasus pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau sakit permanen, serta belum ada lembaga khusus yang mengelola dan mengawasi aset tindak pidana.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menyampaikan persetujuan agar RUU dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II.
Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana, penting untuk mendukung pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya.
ICW dan Koalisi: RUU Perampasan Aset Palsu
Berbanding terbalik dengan klaim prosedural DPR RI, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai RUU ini sebagai RUU Perampasan Aset palsu. Indonesia Corruption Watch menyoroti tiga persoalan mendasar.
Pertama, ketentuan terkait peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar yang tidak sepadan dengan profil pendapatan dan tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hilang atau dihapus dari draf yang dibahas.
“Dengan hilangnya klausul ini, harta janggal pejabat tidak dapat dirampas selama belum ada perkara pidana yang mengaitkannya,” ulas Indonesia Corruption Watch.
Kedua, undang-undang ini dinilai tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu karena dibatasi ketentuan non-retroaktif dan penundaan keberlakuan, serta ambang batas mekanisme tanpa putusan pidana yang naik dari Rp100 juta pada draf 2023 menjadi Rp1 miliar dalam draf 16 November 2026.
Ketiga, badan pengelola aset tersentralisasi di bawah Presiden dengan desain kelembagaan yang diserahkan kepada Peraturan Presiden, sehingga dinilai berisiko melemahkan independensi pengawasan.
Indonesia Corruption Watch dan koalisi membuka peluang menempuh pengujian formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi.
Di media sosial, pengesahan ini disambut dengan dominasi keraguan. Banyak warganet menuntut naskah lengkap undang-undang segera dipublikasikan agar publik dapat membaca isinya, serta mempertanyakan ruang lingkup frasa tindak pidana lainnya. (*)






