Caption: Istimewa
Hariannarasi.com, Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) merupakan lulusan Paket C, program pendidikan kesetaraan setara SMA.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026. “Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” kata Abdul Mu’ti dalam rapat tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan itu disampaikan Abdul Mu’ti saat menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengenai perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan pendidikan formal.
Dalam rapat itu, Abdul Mu’ti menekankan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam menekan angka putus sekolah. Ia mencontohkan kunjungannya ke sebuah PKBM di Majalengka, Jawa Barat, yang menampung lebih dari 300 peserta didik, dengan mayoritas mengikuti program Paket C.
“Saya baru pulang dari Majalengka, ada PKBM yang dikelola oleh temannya Pak Lalu. Ternyata sampai ratusan, 300-an lebih. Dan yang paling banyak itu Paket C,” ujarnya.
Abdul Mu’ti juga menyoroti tata kelola PKBM. Lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), sehingga pendataan peserta harus cermat agar penyaluran anggaran tepat sasaran.
“PKBM ini mendapatkan BOP. Jadi semua murid di PKBM kesetaraan mendapatkan BOP sehingga harus kita daftar dan kita pastikan tidak boleh ada yang Paket C-nya lulus lebih dulu sebelum Paket B,” kata dia.
Dalam rekaman rapat yang beredar, pernyataan tentang lulusan Paket C itu disambut tawa peserta rapat. Potongan video tersebut kembali beredar luas di media sosial pada 15-16 November 2026 dan memicu perdebatan tentang syarat pendidikan legislator.
Perlu ditegaskan, pernyataan Abdul Mu’ti tersebut bukan pernyataan baru. Video yang viral pada November 2026 berasal dari rapat kerja pada 21 Januari 2026 yang disiarkan TVR Parlemen.
Paket C merupakan bentuk pendidikan kesetaraan yang setara dengan tingkat SMA/SMK. Program ini diselenggarakan melalui PKBM dan lembaga pendidikan kesetaraan lainnya untuk masyarakat yang putus sekolah atau tidak dapat mengikuti pendidikan formal.
Secara hukum, ijazah Paket C yang sah memenuhi syarat pendidikan untuk pencalonan anggota legislatif. Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur syarat pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat bagi calon anggota DPR dan DPRD.
Sementara itu, data pendidikan anggota DPR yang ikut diperbincangkan di media sosial merujuk pada Statistik Politik 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dari 580 anggota DPR RI terpilih pada Pemilu 2024, BPS mencatat 63 orang berpendidikan SMA atau sederajat, 3 orang Diploma III, 155 orang sarjana atau S1, 119 orang magister atau S2, serta 29 orang doktor atau S3.
BPS juga mencatat 211 anggota DPR terpilih tidak menyebutkan latar belakang pendidikan dalam data pendaftaran yang menjadi dasar publikasi statistik. Jumlah itu sekitar 36,38 persen dari keseluruhan anggota DPR terpilih.
Namun, angka 211 orang tersebut tidak berarti mereka tidak memiliki ijazah, dan tidak membuktikan mereka merupakan lulusan Paket C.
Data 63 anggota DPR yang berpendidikan SMA atau sederajat juga tidak memisahkan lulusan sekolah menengah formal dan lulusan program pendidikan kesetaraan. Karena itu, jumlah pasti anggota DPR yang merupakan lulusan Paket C tidak dapat disimpulkan dari rincian BPS tersebut.
Abdul Mu’ti sendiri dalam rapat itu tidak menyebut nama maupun jumlah pasti anggota dewan lulusan Paket C. Pernyataan itu disampaikan berdasarkan cerita dari pengelola PKBM yang ia temui, dalam konteks pembahasan pentingnya pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.






