Menang Sampai PK, Sang Ibu Masih Menumpang? Keluarga Haji Yakub Desak Polres Tanggamus Lanjutkan Kasus ‘TTD Palsu’ Achmad Bastari!

- Editor

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: Salah satu aset berupa toko di Pasar Talang Padang yang disengketakan kedua pihak, dan lingkaran merah merupakan bukti pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Achmad Bastari. 

Hariannarasi.com, Tanggamus – Keluarga korban dugaan pemalsuan 8 tanda tangan dan penyerobotan aset di Talang Padang serta mendesak Polres Tanggamus segera menuntaskan perkara pidana yang telah bergulir sejak 2022.

Desakan ini muncul setelah pihak keluarga besar dari Haji Yakub menyerahkan bundel salinan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht dari Mahkamah Agung (MA) RI kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanggamus, AKP Khairul Yasin Ariga, Senin (16/7/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penyerahan dilakukan langsung oleh perwakilan keluarga korban, setelah memeriksa dan memastikan keabsahan salinan putusan tersebut, Kasat Reskrim menyatakan proses penyidikan akan dilanjutkan dan progresnya dimaksimalkan.

“Tadi kami sudah menyerahkan bundel salinan putusan yang sudah inkracht kepada Kasat Reskrim. Setelah dilihat dan dipastikan kebenarannya, beliau menyatakan prosesnya akan dilanjutkan dan progresnya bakal dimaksimalkan,” ujar John Hartono, anak kesembilan dari keluarga korban, usai melakukan pertemuan dengan jajaran kepolisian.

John menjelaskan, penyidikan perkara pidana sebelumnya sempat tertunda karena kepolisian beralasan masih menunggu kejelasan gugatan perdata di pengadilan (MA).

Seluruh tahapan perdata tersebut kini telah dimenangkan pihak mereka, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Lampung, kasasi di Mahkamah Agung, hingga Peninjauan Kembali (PK).

“Dari Pengadilan Negeri (PN) Ibu menang, lalu pihak lawan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Lampung dan kami menang lagi. Kemudian dia mengajukan kasasi ke MA dan ditolak, hingga upaya hukum terakhir melalui Peninjauan Kembali (PK) juga ditolak,” ungkap perwakilan keluarga tersebut.

Meski telah mengantongi putusan inkracht, keluarga menyayangkan aset berupa toko dan rumah milik ibu mereka masih dikuasai terlapor selama hampir empat hingga lima tahun terakhir. Kondisi itu membuat korban kehilangan sumber penghasilan dan tempat tinggalnya.

“Tolong tersangka segera ditahan, karena kalau tidak ditahan, dia akan terus menguasai aset Ibu,” ujar Devi Noviana, anak dari Haji Yakub, bersama perwakilan keluarga korban lainnya.

Devi menuturkan, selama toko yang menjadi sumber penghasilan dikuasai terlapor, kebutuhan sehari-hari sang ibu harus ditopang secara patungan oleh anak-anaknya. Sang ibu kini terpaksa menumpang di rumah anaknya.

“Hampir empat sampai lima tahun ini aset dikuasai dia, sementara Ibu diurus oleh adik. Untuk makan saja susah, kami sampai patungan untuk membeli kebutuhan seperti popok. Padahal rumah itu milik Ibu, tetapi sekarang beliau justru terpaksa menumpang,” katanya.

Dalam perkara pidana ini, keluarga menyebut terdapat 8 tanda tangan anggota keluarga yang diduga dipalsukan oleh terlapor.

John mengakui, tanda tangannya sendiri turut dicatut dalam dokumen bermasalah tersebut. Ia baru mengetahui hal itu setelah keponakannya, Prama, yang merupakan anak dari terlapor, datang ke rumahnya pada pagi hari dan memperlihatkan salinan surat terkait laporan polisi.

“Keponakan saya, Prama, yang merupakan anak dari terlapor, pernah datang pagi-pagi ke rumah menunjukkan surat terkait laporan polisi dan menyebut itu tanda tangan saya. Padahal saya tidak pernah merasa menandatanganinya,” ungkap John.

John menambahkan, dugaan pemalsuan dokumen dan pengalihan hak aset tersebut diduga tidak dilakukan sendirian oleh kakak tertuanya, Bastari (anak kedua).

Keluarga turut menyoroti keterlibatan saudara kandung mereka lainnya, Astina (anak ketiga), yang namanya tercantum sebagai penerima kuasa dengan tanda tangan asli di dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB).

Karena itu, selain penahanan tersangka utama, keluarga meminta penyidik memberikan kepastian hukum terkait keterlibatan pihak lain. Keluarga menilai dugaan tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang sehingga perlu diusut secara menyeluruh.

“Kami meminta kepastian hukum terhadap pihak lain yang berkaitan dengan Pasal 55 KUHP karena pelakunya diduga lebih dari satu orang. Sampai sekarang status hukum mereka seperti apa, kami butuh kejelasan,” tegas Devi.

Upaya Mediasi Berulang Kali

Keluarga juga menyatakan menutup pintu mediasi maupun Restorative Justice (RJ). Menurut John, upaya penyelesaian secara kekeluargaan maupun mediasi eksternal melalui kuasa hukum telah berulang kali dilakukan dan selalu menemui jalan buntu.

“Selama ini memang dikedepankan Restorative Justice karena masih dalam satu keluarga. Namun, mediasi eksternal antara pengacara kedua belah pihak sudah beberapa kali dilakukan dan tidak ada titik temu karena dia orangnya temperamen, egonya tinggi, serta merasa paling tua dan berkuasa,” tegas John.

“Mediasi sudah tidak ada lagi karena sudah menemui jalan buntu dan tidak ada iktikad baik dari tersangka. Alhamdulillah tadi berkas salinan putusan inkracht sudah diserahkan dan Kasat langsung memanggil anggota dari unit Reserse Umum (Resum) agar unsur pidananya segera dimaksimalkan dan ditindaklanjuti,” tambah Devi.

Selain menyerahkan putusan inkracht, keluarga meminta kepolisian dan kejaksaan mempercepat koordinasi pemberkasan. Berkas perkara pemalsuan tanda tangan tersebut sebelumnya sempat dilimpahkan ke kejaksaan, tetapi dikembalikan karena dinilai masih kekurangan dokumen pendukung.

“Perkara ini sebenarnya sudah pernah dilimpahkan ke kejaksaan, tetapi informasinya masih ada kekurangan bahan. Harapan kami, pihak kepolisian maupun kejaksaan bisa cepat berkoordinasi dan menginformasikan kepada kami jika ada berkas yang kurang supaya bisa segera dilengkapi,” kata John.

Caption: Surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SPPHPL) tahun 2023.

Soal Tudingan Penundaan Kasus, Kasatreskrim: Selesai Perdata Baru Lanjut Pidana

Sementara, Pihak kepolisian melalui Kasat Reskrim AKP Khairul Yasin Ariga menyatakan, siap memaksimalkan penyidikan unsur pidana dalam proses penuntasan kasus tersebut.

Saat ini penyidik dari satreskrim polres Tanggamus, masih menunggu hasil keputusan inkrah dari pengadilan negeri, pada perkara perdata hak atas aset dari kedua pihak yang berseteru, baru kemudian akan melanjutkan proses perkara pidana pemalsuan tandatangan.

“Tidak kami tidak ada maksud sengaja nunda perkara ini. Betul, Achmad Bastari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pada saat penyidikan sebelumnya pada kasus pidana pemalsuan tandatangan akta pembagian hak bersama (APHB). Nah tapi, karena persoalan ini ada dua perkara, jadi yang pertama kami selesaikan yang perkara perdatanya dulu, setelah itu baru pidananya dimajukan,” ujar kasat reskrim polres Tanggamus AKP Khairul Yasin Ariga, saat dikonfirmasi diruang kerjanya.

Dia mengatakan, pada perkara ini, pihak penyidik polisi tidak ada unsur dan niatan secara sengaja menunda-nunda proses penyidikan dan atau melakukan penangkapan kepada orang yang sebelumnya bersatus sebagai terlapor saat penyidikan dan saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka.

“Ya, saat ini, kami sedang menunggu hasil putusan perdatanya dulu. Kalau kami sudah tahu hasil putusan siapa nih yang memenangkan perkara sengketa lahannya, baru kemudian, kami melanjutkan pada perkara hukum pidana soal pemalsuan tandatangan APHB yang dilaporkan oleh ibu Devi waktu tahun 2022 lalu itu,” kata dia.

Kasat menjelaskan, pada perkara yang sudah berjalan cukup lama dari laporan saudari Devi Noviana kepada terlapor saudara Achmad Bastari, pada awal pada Oktober 2022 lalu ini, sebenarnya adalah perseteruan di dalam rumah. Yang artinya, perseteruan ikatan hubungan darah antara ibu dan dua orang anak kandungnya.

“Dari kasat reskrim dulu saat laporan ini pertama masuk sampai ke saya jabatannya, sudah kami coba mediasi dua pihak ini sebelumnya. Dan kami dibantu penasehat hukum keduanya juga meminta agar konflik hubungan darah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Cuma mungkin ada persoalan lain ya, yang akhirnya membuat laporan kali ini dilanjutkan,” jelas kasat.

Hairul Yasin meminta, kepada pihak yang melaporkan perkara ini ke polisi, untuk berkordinasi lebih lanjut dengan penasehat hukumnya. Dimana tujuannya, untuk mencari tahu, hasil putusan pengadilan pada perkara perdatanya.

“Sepertinya soal perdatanya sudah beres ya dan sudah inkrah. Nah cuma, kami belum tahu nih, amar putusan pengadilan itu apa isinya dan siapa pemenangnya. Jadi nanti kalau sudah selesai perkara itu, baru soal pidananya kami lanjutkan,” tandasnya.

Keluarga juga menyatakan, akan terus mengawal dan memantau proses hukum yang berjalan di kepolisian hingga perkara pidana tersebut tuntas dan hak-hak ibu mereka kembali sepenuhnya. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jengah Tunggu Bantuan Pemkab Tanggamus, Sudirman Perbaiki Rumah Rusak dengan Utang ke Tetangga!
Lagi Asik Pesta Sabu Tengah Malam, Polisi Gerebek Mall Pelayanan Publik Kalianda, 3 Pria Diciduk!
Mess di Lingkungan Sekolah Digerebek Polisi! Wabup Tanggamus: Kami Evaluasi Jika Terbukti
Operasi Zebra Krakatau 2026 Dimulai di Tanggamus, 9 Pelanggaran Ini Langsung Ditindak!
Angin Kencang Sapu Rumah Warga di Kotaagung, Janji Bantuan Cuma Wacana? Korban Tagih Janji!
Sarang Sabu di Samping SD Digerebek, Bosnya Kabur, 2 Pria Diciduk Polres Tanggamus
7 Kg Sabu dalam Tas Hijau Gagal ke Merak, Tiga Pria Asal Batang Diciduk di Bakauheni
Bupati Tanggamus Lepas 2.500 Pelari, Teluk Kiluan Jadi Lautan Warna
Berita ini 56 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:42 WIB

Jengah Tunggu Bantuan Pemkab Tanggamus, Sudirman Perbaiki Rumah Rusak dengan Utang ke Tetangga!

Senin, 16 November 2026 - 12:32 WIB

Lagi Asik Pesta Sabu Tengah Malam, Polisi Gerebek Mall Pelayanan Publik Kalianda, 3 Pria Diciduk!

Senin, 16 November 2026 - 11:05 WIB

Menang Sampai PK, Sang Ibu Masih Menumpang? Keluarga Haji Yakub Desak Polres Tanggamus Lanjutkan Kasus ‘TTD Palsu’ Achmad Bastari!

Senin, 16 November 2026 - 10:17 WIB

Mess di Lingkungan Sekolah Digerebek Polisi! Wabup Tanggamus: Kami Evaluasi Jika Terbukti

Senin, 16 November 2026 - 04:43 WIB

Angin Kencang Sapu Rumah Warga di Kotaagung, Janji Bantuan Cuma Wacana? Korban Tagih Janji!

Berita Terbaru