Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan mendesak digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di dalam gedung DPRD Provinsi Lampung saat menggelar aksi rapor merah Kabinet Prabowo-Gibran, Selasa (27/10).
Desakan RDPU tersebut disampaikan massa saat aksi berlangsung di depan gedung DPRD Provinsi Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi sempat diwarnai saling dorong antara massa dan aparat kepolisian pada pukul 15.15 WIB. Massa berupaya masuk ke dalam gedung DPRD agar RDPU dapat dilaksanakan.
Aparat kepolisian bersiaga dengan membentuk barisan brigade yang dilengkapi tameng, helm, dan tongkat untuk mengantisipasi pergerakan massa.
Di tengah aksi, massa menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi. Persoalan yang disoroti di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga pemborosan anggaran.
Perwakilan PMII Bandar Lampung, Topik, dalam orasinya menyoroti persoalan karhutla yang menurutnya berkaitan dengan praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar.
“Ada pembakaran hutan yang dengan sengaja karena membuka lahan yang paling murah ya itu dengan cara dibakar. Tamak pemerintah hari ini,” ujar Topik.
Ia juga menyoroti dampak karhutla terhadap satwa di dalam kawasan hutan. “Banyak satwa yang mati di dalam hutan yang dibakar secara hidup-hidup,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Jen, menyinggung dampak karhutla di Kalimantan terhadap masyarakat.
“Kebakaran hutan yang ada di Kalimantan membuat saudara-saudara kita kesulitan bernapas di sana. Berapa banyak nyawa yang harus hilang oleh pemerintahan kita yang dzolim,” ujar Jen dalam orasinya.
Massa menyatakan akan terus menyuarakan tuntutan hingga RDPU dilaksanakan. (*)
