Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat realisasi Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah guna menekan angka backlog (kekurangan) hunian sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSN 3 Juta Rumah bersama perbankan dan asosiasi pengembang perumahan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (21/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Rahmat mengungkapkan, alokasi program bedah rumah di Provinsi Lampung pada tahun 2026 melonjak tajam hingga 450 persen dibanding capaian 2025 yang hanya 2.394 unit.
Hingga kini, sebanyak 9.000 unit bantuan telah terverifikasi, sementara 3.434 unit lainnya sedang dirampungkan.
“Kami Pemprov Lampung mendukung penuh PSN 3 Juta Rumah. Saya telah menginstruksikan dinas teknis berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk memangkas hambatan birokrasi dan mempermudah penerbitan izin perumahan,” tegas Gubernur.
Menurutnya, penyelesaian masalah perumahan tidak bisa hanya mengandalkan program stimulan pemerintah.
Ekosistem perumahan baru, khususnya rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), harus didorong melalui peran aktif pengembang dan kemudahan akses pembiayaan perbankan.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Rini Dyah Mawarty, menargetkan penyelesaian 13.276 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Lampung dapat rampung pada Desember 2026.
Rini menekankan bahwa program padat karya ini akan memberikan efek ganda (multiplier effect) yang signifikan bagi ekonomi lokal.
“Satu unit rumah setidaknya menyerap dua tenaga kerja tukang. Jika dikalikan, sudah ada sekitar 26.000 tenaga kerja yang terserap hanya dari program bedah rumah, belum termasuk pergerakan ekonomi di toko bangunan dan logistik,” papar Rini.
Guna mengintegrasikan seluruh ekosistem perumahan ini, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Wilson Lie Simatupang, menyatakan, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan platform portal nasional rumah.go.id pada pelaksanaan akad massal perumahan, 17 Desember 2026 mendatang.
Wilson menjelaskan, platform tersebut akan menyajikan data perumahan berbasis kebutuhan riil (demand driven).
Melalui sistem ini, pengembang dapat mengetahui lokasi pasti peminat rumah subsidi (FLPP), rantai pasok material, hingga kuota KPR.
”Provinsi Lampung berpeluang besar untuk menjadi pilot project (proyek percontohan) penerapan platform ekosistem perumahan nasional ini,” tutup Wilson. (*)
