Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Pemprov Lampung Gunakan Data DTSEN

Caption : Ist

Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memfokuskan program pengentasan kemiskinan pada masyarakat kelompok rentan, yakni desil 1 dan desil 2.

Langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar distribusi bantuan tepat sasaran dan dampaknya dapat diukur secara konkret.

​Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin Rapat Koordinasi Pemanfaatan DTSEN untuk Intervensi Program di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/4/2026).

​“Kita ingin memastikan semua program Provinsi Lampung fokus kepada desil 1 dan desil 2, sehingga penerima dan lokasi program benar-benar tepat sasaran dan bisa diukur dampaknya,” kata Marindo.

​Ia menginstruksikan agar program dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dikerjakan secara terpadu. Intervensi ini ditargetkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin secara nyata.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menjelaskan bahwa DTSEN memungkinkan identifikasi masyarakat miskin melalui pendekatan yang akurat, yaitu by name by address (berdasarkan nama dan alamat).

Menurut catatan BPS, tingkat kemiskinan di Lampung saat ini berada di angka 9,66 persen atau mencakup sekitar 800.000 jiwa. Untuk mendukung kebijakan ini, BPS memperkenalkan aplikasi visualisasi data bernama “SIGER”.

Aplikasi tersebut mempermudah pemerintah daerah dalam memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan wilayah, desil, hingga kondisi perumahan.

​Meski demikian, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, mengakui masih adanya tantangan terkait validitas sasaran bantuan di lapangan. Berdasarkan laporan Dinas Sosial, tingkat kesalahan data penerima saat ini masih berada di angka 28,8 persen akibat inclusion error dan exclusion error.

​Sebagai solusinya, pemerintah akan memperkuat peran operator desa dan pendamping untuk melakukan verifikasi lapangan (ground checking).

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, menambahkan bahwa langkah perbaikan data terus berjalan.

Saat ini, ground checking untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nonaktif telah mencapai 71,28 persen dari total 145.279 keluarga sasaran.

Melalui integrasi data DTSEN dan pemutakhiran berkala yang dilakukan setiap triwulan, Pemprov Lampung optimistis angka kemiskinan dan pengangguran di wilayahnya dapat ditekan secara signifikan dan inklusif. (*)