Caption : Ilustrasi
Hariannarasi.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI memprediksi bahwa penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Idul Fitri 2026 kemungkinan besar akan berbeda dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Keputusan resmi pemerintah baru akan dipastikan melalui Sidang Isbat yang akan digelar pada 19 Maret 2026 mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag RI, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa potensi perbedaan ini terjadi karena posisi hilal pada akhir Ramadhan berdasarkan perhitungan hisab masih belum memenuhi kriteria visibilitas MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
”Berdasarkan hitungan hisab, ketinggian hilal berada di angka 0 sampai 3 derajat dan elongasi 4 sampai 6 derajat. Meski di ketinggian tertentu mungkin memenuhi syarat, dari sudut elongasi masih kurang,” ujar Arsad di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).
Menurut standar MABIMS yang dianut pemerintah, hilal baru dapat dinyatakan terlihat jika mencapai ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.
Karena belum mencapai batas minimal elongasi, jatuhnya 1 Syawal versi pemerintah diprediksi mundur, selaras dengan perkiraan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memproyeksikan Idul Fitri jatuh pada 21 Maret 2026.
Di sisi lain, PP Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh lebih awal melalui Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/2025.
Penetapan Muhammadiyah ini dilakukan karena ijtimak pada 19 Maret 2026 dinilai telah memenuhi kriteria wujudul hilal dalam Parameter Kalender Global (PKG).
Kendati prediksi perbedaan jatuhnya hari Lebaran ini sangat besar, Kemenag mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi dari hasil akhir Sidang Isbat. (*)
