Caption: Ilustrasi
Hariannarasi.com, New York – Media Amerika Serikat, The New York Times, menyoroti kondisi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam laporan yang terbit Selasa (10/11/2026).
Laporan itu dikutip luas di media sosial dengan frasa “The Air Is Bad, the Economy Is Bad, the Vibe Is Bad” atau udara buruk, ekonomi buruk, suasana publik buruk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam versi lain, laporan tersebut berjudul “As Fresh Air Becomes a Luxury, Many Indonesians Turn on Their Leader”.
Inti laporan itu adalah penilaian bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo menurun tajam di tengah kegagalan pemerintah mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memperburuk kualitas hidup masyarakat.
The New York Times mengangkat kesaksian warga Kalimantan dan Sumatera yang mengaku menyesal memilih Prabowo setelah lebih dari empat bulan hidup di bawah kabut asap karhutla.
Kurniawan (35), warga Kalimantan Tengah, mengaku harus mengurung kedua anaknya di dalam rumah selama berbulan-bulan untuk menghindari paparan asap. Ia sebelumnya memilih Prabowo karena yakin pemerintahannya akan berjalan efisien di bawah satu komando.
“Kami menaruh harapan besar bahwa pemerintahannya akan beroperasi secara efisien di bawah satu komando,” ujar Kurniawan seperti dikutip The New York Times. “Saya sangat, sangat kecewa,” katanya.
Warga Sumatera yang disebut dengan nama Rama juga dikutip mengaku mengalami nyeri dada dan sesak napas akibat udara buruk. Ia menilai pemerintah menutup mata atas penderitaan warga terdampak.
Penurunan kepuasan publik dalam laporan itu merujuk pada survei “Kinerja Dua Tahun Presiden Prabowo” yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Kepuasan terhadap kinerja Prabowo tercatat 81,2 persen pada November 2025, lalu turun menjadi 66,4 persen pada Februari-Maret 2026, 51,1 persen pada Juli 2026, dan 44,5 persen pada survei 1-10 Oktober 2026.
Pada periode terakhir, warga yang tidak puas naik menjadi 53,4 persen. Ini pertama kalinya mayoritas responden SMRC menyatakan tidak puas.
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani mengaitkan penurunan itu dengan penilaian kondisi makro ekonomi. Sebanyak 50,8 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk.
Di kelompok ini, kepuasan pada Prabowo hanya 23 persen, sedangkan di kelompok yang menilai ekonomi baik mencapai 87 persen. Survei melibatkan 1.213 responden dengan margin of error plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
The New York Times juga mengutip survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) periode 15 September-9 Oktober 2026 yang menyebut 75 persen dari 1.142 responden mengaku stres karena kebijakan pemerintah. Survei CELIOS menjaring responden lewat iklan Meta tanpa pengambilan sampel acak, lalu hasilnya dibobot.
Dampak karhutla juga tergambar dari data pemerintah yang dikutip dalam pemberitaan lanjutan. Kementerian Kesehatan mencatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada 18 Agustus hingga 21 Oktober 2026, tersebar di 68 kabupaten/kota di tujuh provinsi, dan 75.172 di antaranya menimpa anak usia 0-5 tahun.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 7,9 juta siswa terdampak dan 61.693 satuan pendidikan menghentikan pembelajaran tatap muka per 15 Oktober 2026. Lembaga riset CREA memperkirakan 57,8 juta orang menghirup udara berkategori tidak sehat hingga berbahaya sepanjang September.
Laporan itu mencatat karhutla tahun ini termasuk yang terburuk dalam sejarah Indonesia, dengan asap yang menyeberang ke Malaysia, Singapura, dan Filipina.
Pemerintah disebut menolak menetapkan status bencana nasional, padahal status itu dinilai akan mempermudah masuknya bantuan asing.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum memerlukan status tersebut. “Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi,” ujar Dudung seusai bertemu Prabowo di Istana, beberapa waktu lalu.
Ia menyebut enam provinsi menjadi fokus penanganan, di antaranya Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan penentuan status nasional atau daerah masih dikaji.
Di bidang ekonomi, The New York Times menyinggung peringatan MSCI. Pada 15 Oktober 2026, penyedia indeks global itu menyatakan sedang mempertimbangkan menurunkan Indonesia ke status standalone karena ada indikasi perdagangan terkoordinasi yang tidak ditindak tegas.
Pada Januari 2026, MSCI juga sempat membuka opsi menurunkan Indonesia dari pasar berkembang ke pasar frontier, dengan keputusan akhir dijadwalkan paling lambat akhir Juni 2027.
Presiden Prabowo menanggapi rencana MSCI dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada 21 Oktober 2026. “Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun, dan tidak akan gentar,” kata Presiden. Ia juga membuka kemungkinan memangkas belanja negara.
Laporan itu juga memuat tuduhan kronisme dalam pembagian proyek nasional, termasuk kepada adik Presiden, Hashim Djojohadikusumo. Prabowo telah membantah tuduhan tersebut.
The New York Times juga mencatat kritik terkait upaya memusatkan ekspor komoditas di tangan negara, perluasan peran militer, pemidanaan pengkritik, penahanan ratusan demonstran, serta program makan bergizi gratis yang menyebabkan ribuan anak keracunan, sementara biaya hidup dan pengangguran usia muda tetap tinggi.
Ketidakpuasan itu juga muncul di jalan. Laporan itu mencatat aksi di Jakarta pada peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo, dengan demonstran menggaungkan tagar #IndonesiaSadar sambil mengacungkan salam tiga jari.
Survei lain memberi angka berbeda. Poltracking mencatat kepuasan terhadap pemerintah 55,3 persen. Sekretariat Kabinet merilis ulang survei Parameter Politik Indonesia yang mencatat kepuasan 65,4 persen, yang menurut Sekretariat Kabinet ditopang program bantuan sosial, pendidikan, gizi, dan kesehatan.
Perkembangan terbaru terjadi pada Minggu (15/11/2026). Presiden Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada Singapura dan Malaysia atas kabut asap lintas batas akibat karhutla dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina.
Permohonan maaf itu disampaikan atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, setelah kebakaran berlangsung hampir empat bulan. (*)






