Caption : Ist
Hariannarasi.com, Jakarta – Direktur Eksekutif sekaligus Perwakilan Utama Organisasi Visi Patriotik (PVA) di PBB, Mohamad Safa, melontarkan kritik tajam terkait pengeboman yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel di Iran.
Safa menyoroti adanya standar ganda Washington dalam memberikan label dan pembenaran atas agresi militer tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Selasa (24/3/2026), Safa mempertanyakan penggunaan istilah pre-emptive strike (serangan pendahuluan) oleh AS. Ia membandingkan respons dunia internasional jika serangan serupa dilakukan oleh pihak Iran.
”Bayangkan jika Iran mengebom Washington, membunuh Presiden AS, para politisi, diplomat, dan jenderal-jenderal tertingginya, apa yang akan Anda sebut itu? Teroris,” tulis Safa.
Ia mempertanyakan mengapa tindakan AS mengebom Teheran dan menargetkan para petingginya justru diklaim sebagai serangan kejutan untuk mencegah musuh menyerang lebih dulu, yang sering kali dilakukan tanpa deklarasi perang resmi.
Kritik terhadap kampanye militer AS di Iran tidak hanya datang dari komunitas internasional, tetapi juga dari lingkaran dalam pemerintahan AS.
Pada Selasa pekan lalu, Joe Kent resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional AS.
Dalam surat pengunduran dirinya yang dirilis ke publik, Kent secara terbuka mengkritik Presiden AS Donald Trump atas perang tersebut. Ia menegaskan bahwa Iran tidak menimbulkan ancaman langsung (direct threat) bagi Amerika Serikat.
Sementara itu, secara hukum domestik, Presiden AS memiliki kewenangan di bawah Undang-Undang Kekuatan Perang (War Powers Act) untuk melakukan operasi militer selama 60 hari tanpa memerlukan persetujuan dari Kongres.
Hingga akhir pekan lalu, faksi Partai Republik di Kongres masih terus memberikan dukungan kepada presiden dengan menolak sejumlah resolusi dari Partai Demokrat yang berupaya menghentikan operasi militer tersebut.
Meski demikian, sejumlah anggota parlemen AS mulai mendesak pemerintah untuk segera memaparkan strategi yang lebih komprehensif terkait perang di Iran.
Kegagalan dalam memberikan kejelasan strategi dinilai berisiko memicu penolakan keras dari Kongres, terlebih pemerintah AS secara bersamaan juga tengah mengajukan permintaan persetujuan anggaran baru senilai miliaran dolar. (*)
