Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengangkatan petugas program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pegawai pemerintah.
Ia menilai langkah tersebut kurang tepat karena masih banyak guru honorer yang belum mendapatkan status kepegawaian yang jelas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Syukron menyatakan bahwa prioritas pengangkatan pegawai seharusnya diberikan kepada tenaga pendidik honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah-sekolah.
Menurutnya, pemenuhan kesejahteraan guru honorer jauh lebih mendesak dibandingkan merekrut petugas baru untuk program MBG sebagai pegawai pemerintah.
”Kami menyoroti pengangkatan petugas MBG ini. Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan guru honorer yang sudah jelas dedikasinya selama bertahun-tahun untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah,” ujar Syukron dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).
Politisi PKS ini menambahkan, meskipun program MBG merupakan agenda nasional yang penting, namun mekanisme rekrutmen pegawainya tidak boleh mengesampingkan nasib para guru yang masih berstatus honorer. Ia mengkhawatirkan kebijakan ini akan memicu rasa ketidakadilan di kalangan tenaga pendidik.
Lebih lanjut, Syukron meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap skala prioritas pengangkatan tenaga kerja di sektor publik. Ia mendorong adanya koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah agar aspirasi para guru honorer terkait kepastian status kepegawaian dapat segera terakomodasi.
DPRD Lampung melalui Komisi V berkomitmen untuk terus mengawal isu kesejahteraan guru honorer ini agar mendapatkan perhatian serius di tengah peluncuran berbagai program baru pemerintah. (*)
