Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Miswan Rodi, menyoroti rencana rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dikhususkan bagi petugas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Miswan menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan transparan mengenai urgensi pengangkatan petugas MBG menjadi ASN/PPPK, di tengah masih banyaknya tenaga honorer di sektor pendidikan dan kesehatan yang belum terakomodasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, tata kelola rekrutmen harus mempertimbangkan skala prioritas beban anggaran daerah dan pusat.
”Kita perlu meninjau kembali sejauh mana urgensi petugas MBG ini diangkat menjadi PPPK. Jangan sampai kebijakan ini justru mengesampingkan para honorer yang sudah mengabdi belasan tahun,” ujar Miswan Rodi dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).
Politisi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya kualifikasi dan standar yang jelas dalam rekrutmen tersebut. Ia mengkhawatirkan munculnya tumpang tindih kewenangan jika petugas MBG memiliki status kepegawaian yang sama dengan tenaga fungsional lainnya di sekolah tanpa regulasi yang matang.
Lebih lanjut, Miswan mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait kepastian sumber gaji bagi PPPK baru tersebut. Hal ini bertujuan agar penambahan personel tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berlebihan.
DPRD Lampung berkomitmen untuk mengawasi jalannya rekrutmen ini guna memastikan prosesnya berjalan adil, transparan, dan tidak mencederai rasa keadilan para tenaga honorer yang masih menanti kejelasan status. (*)
