Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyoroti masih maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Lampung.
Anggota Komisi II DPRD Lampung, Lesty Putri Utami, mendesak aparat penegak hukum dan pihak berwenang untuk melakukan penindakan tegas hingga ke tingkat produsen atau hulu, bukan hanya di tingkat pengecer, Kamis (22/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritik ini muncul seiring dengan pengamatan bahwa rokok tanpa pita cukai resmi masih tumbuh subur dan mudah ditemukan di tengah masyarakat, yang berdampak pada kerugian pendapatan negara.
DPRD meminta Bea Cukai dan kepolisian tidak hanya merazia warung-warung kecil (hilir), tetapi juga melacak jalur distribusi besar dan lokasi produksi (hulu) untuk memutus rantai peredaran secara permanen.
Peredaran rokok ilegal disebut mengurangi potensi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang seharusnya bisa digunakan untuk pembiayaan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Lampung.
Mengingat posisi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera, DPRD mendesak pengetatan pengawasan di pelabuhan dan jalur lintas darat yang sering menjadi perlintasan distribusi rokok ilegal.
Selain penindakan, pemerintah diminta lebih masif mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan kerugian mengonsumsi rokok ilegal dari sisi kesehatan maupun hukum.
“Jika hanya pengecer yang ditindak, maka rokok ilegal akan terus muncul karena sumbernya tidak ditutup. Kita butuh aksi nyata di jalur distribusi besar agar ada efek jera bagi para mafia rokok ilegal,” tegas Lesty.
DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mengawal isu ini guna memastikan iklim usaha yang sehat bagi industri rokok legal yang telah memberikan kontribusi pajak bagi negara dan daerah. (*)
