Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Anggota Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, meminta sekolah-sekolah di kota Bandar Lampung ini membuka laporan penggunaan dana melalui website resmi.
Ia menilai transparansi menjadi kunci untuk meredam kecurigaan wali murid terhadap pengelolaan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Asalkan penggunaan anggaran baik dana BOS maupun sumbangan komite transparan, wali murid pasti maklum. Bahkan mereka rela menyumbang sukarela,” kata Asroni diwawancarai dikantornya pada Senin, (26/8).
Menurut Asroni, biaya operasional per siswa di SMP rata-rata mencapai Rp2 juta–Rp2,5 juta per tahun. Sementara alokasi BOS hanya sekitar Rp1,2 juta. Artinya masih ada kekurangan sekitar Rp800 ribu per siswa.
“Kalau dibagi per bulan, sekitar Rp100 ribu. Jika penggunaan anggarannya jelas, saya yakin wali murid tidak keberatan,” ujarnya.
Ia mencontohkan, laporan keuangan bisa dipublikasikan di website sekolah. Mulai dari jumlah siswa, penerimaan dana BOS, hingga detail penggunaan anggaran, misalnya pembangunan mushola atau perbaikan fasilitas.
“Jangan sampai wali murid bingung untuk apa uang yang ditarik sekolah,” kata dia.
Asroni mengaku sudah berulang kali menyampaikan usulan itu ke Dinas Pendidikan agar semua sekolah diwajibkan memiliki website.
Namun hingga kini ia belum melihat perkembangan signifikan. “Kami sudah minta, tinggal bagaimana dinas menindaklanjutinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi IV kerap menerima laporan masyarakat soal pungutan sekolah. Namun semua persoalan itu akan mudah diselesaikan bila pihak sekolah membuka data secara transparan.
“Kalau ada wali murid menemukan pungutan yang tidak wajar, silakan laporkan ke kami. Itu bagian dari fungsi pengawasan kami,” tandas Asroni. (*)
