Munir Abdul Haris Gelar Reses dan Salurkan Bantuan Pendidikan di Lampung Tengah

Caption : ist

Hariannarasi.com, Lampung Tengah –  Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Komisi III, Munir Abdul Haris, S.Sos.I., menggelar reses maraton di 12 titik yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Reses tahap III ini berlangsung sejak 23 Juli hingga 1 Agustus 2025.

Kecamatan yang menjadi lokasi reses di antaranya Sendang Agung, Pubian, Padang Ratu, Bangun Rejo, Gunung Sugih, dan Bandar Mataram. Dalam kegiatan tersebut, Munir menyerap aspirasi warga serta menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) aspirasi.

“Alhamdulillah, tahun ini saya bisa mengawal dan mengusulkan PIP aspirasi melalui Anggota Fraksi PKB yang duduk di Komisi X DPR RI, Muhammad Kadafi, dan atas perintah Ibu Hj. Chusnunia selaku Ketua DPW PKB, sejumlah 25.363 siswa se-Kabupaten Lampung Tengah menerima bantuan,” ujar Munir.

Rincian penerima bantuan tersebut yakni siswa SD sebanyak 14.285 orang, SMP 6.790, SMA 942, dan SMK 3.346 siswa. Total nominal bantuan mencapai Rp19.239.150.000.

Dalam beberapa kesempatan reses, termasuk di Desa Bangun Rejo, Munir menegaskan bahwa bantuan PIP diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan siswa. “Ini adalah bantuan siswa untuk pendidikan, jadi mohon digunakan untuk keperluan siswa. Jangan digunakan ibunya untuk beli lipstik atau skincare,” candanya.

Munir juga mengingatkan kepala sekolah, operator sekolah, kepala kampung, dan bhabinkamtibmas untuk turut mengawal program ini. “Jangan sampai ada oknum yang melakukan pungli atas nama apa pun. 100 persen ini adalah hak siswa-siswi. Jika ada yang bermain, segera laporkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.

Pembangunan Infrastruktur dan Aspirasi Warga

Munir menyampaikan, pada 2025 Lampung Tengah mendapatkan alokasi pembangunan 10 ruas jalan provinsi senilai Rp97,2 miliar, dari total 52 titik yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Lampung. Ruas jalan tersebut antara lain Seputih Surabaya–Sadewa, Bandar Jaya–Simpang Mandala, Kalirejo–Bangun Rejo, Wates–Metro, Gunung Sugih–Padang Ratu, serta proyek pembangunan culvert VOC di beberapa titik.

“Itulah yang dapat kami perjuangkan tahun ini. Lampung Tengah mendapat jumlah ruas jalan dan nilai anggaran terbanyak,” ujar Munir.

Dukungan Pendidikan dan Program KIP Kuliah

Munir menekankan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia juga mensosialisasikan program KIP Kuliah yang memberikan kuliah gratis dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa.

“Jika anak punya kemauan kuat, rajin, dan punya cita-cita kuliah, sekarang tidak ada alasan lagi. Pemerintah sudah mengeluarkan program KIP Kuliah dengan beasiswa penuh dan bantuan uang hidup Rp900 ribu sampai Rp1,2 juta per bulan,” katanya.

Ia menambahkan, tahun ini tujuh mahasiswa dari Lampung Tengah telah menerima program tersebut. “Insya Allah tahun berikutnya lebih banyak lagi,” imbuhnya.

Suarakan Status Desa Way Terusan

Saat reses di SP 2 Way Terusan, Munir menerima keluhan warga terkait belum definitifnya status desa mereka meskipun sudah mengikuti program transmigrasi sejak 1998–2000. Warga menyebut hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan administratif, bahkan baru mendapat akses listrik pada 2023.

“Saya akan berjuang semaksimal mungkin agar desa ini menjadi desa definitif. Kuncinya seluruh masyarakat harus kompak dan bersatu. Jangan mudah menyerah,” ujar Munir yang juga mantan Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sosialisasi Program Pemutihan PKB

Dalam setiap titik reses, Munir juga menyampaikan perpanjangan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlaku mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2025.

“Silakan manfaatkan program ini. Cukup membayar pajak tahun berjalan tanpa denda. Ini program pemutihan terakhir sebelum data kendaraan dihapus permanen bagi penunggak dua tahun berturut-turut,” ujarnya.

Munir menilai pemutihan ini sangat penting karena taat pajak berdampak langsung pada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan percepatan pembangunan, khususnya jalan.

“Luas wilayah dan panjang jalan tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah. Solusinya, mendongkrak PAD, khususnya dari sektor PKB. Kami minta Pak Gubernur agar di APBD 2026 nanti seluruh dana PKB digunakan 100 persen untuk pembangunan jalan,” tegasnya. (*)