Caption : istimewa
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pj. Gubernur Lampung Samsudin melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Provinsi Lampung di Hotel Grand Mercure Lampung, Kamis (24/10).
Samsudin mengatakan, KKPD ini menjadi salah satu inovasi yang sangat strategis dalam rangka mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan modern. Menurutnya, penggunaan KKPD merupakan bagian dari pergeseran sistem transaksi yang harus disesuaikan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah dari cash menjadi non-tunai atau cashless.
“Melalui KKPD, kita tidak hanya mendukung efisiensi dan kecepatan transaksi, namun juga memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Semua transaksi akan tercatat secara digital dan otomatis, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran,” jelas Samsudin.
Samsudin mengingatkan bahwa para pegawai, khususnya yang berperan sebagai bendahara, harus siap menerima perubahan ini. Dia juga menekankan perlunya dukungan penuh dari seluruh OPD untuk menyukseskan program ini.
“Saya berharap dengan penerapan KKPD ini, seluruh OPD dapat mengelola anggaran dengan lebih terukur, transparan, serta sesuai dengan prinsip good governance,” katanya.
Terakhir, Samsudin mengajak semua pihak untuk bersama-sama memastikan bahwa tata kelola keuangan daerah Provinsi Lampung semakin baik dan siap menghadapi tantangan digitalisasi di masa depan. “Mari bersama terus berinovasi, optimalkan KKPD di era digitalisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Lampung Marindo Kurniawan selaku Ketua Pelaksanaan mengatakan, implementasi KKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara dan meningkatkan keamanan dalam bertransaksi.
“Ini juga sekaligus mengurangi potensi fraud atau penyimpangan dari transaksi secara non tunai dan mengurangi cost of fund/idle cash,” ujar Marindo. (*)
