Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Midi Iswanto mengaku syok setelah mengetahui listrik di Lampung belum mandiri dan masih bergantung ke Sumatera Selatan (Sumsel).
“Saya syok, ternyata listrik Lampung ini belum mandiri dan bergantung dengan Lahat makanya bisa terdampak seperti kemarin. Itu mengejutkan kami, kok masih bergantung,” kata Midi Iswanto di Kantor DPRD Lampung, Jumat (7/6).
Midi Iswanto melanjutkan, seharusnya hari ini pihaknya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung.
“Tapi barusan ada surat masuk dari PLN meminta dijadwalkan ulang 11 Juni 2024 karena sedang fokus pemulihan,” terang Midi.
Lebih lanjut, Midi mengatakan, Komisi IV ingin mendengar penjelasan PLN dan ESDM mengenai kemampuan listrik Lampung untuk bisa mandiri. Dia meyakini Provinsi Lampung sudah punya SDA yang cukup untuk mandiri.
“Lampung sudah punya banyak waduk besar untuk PLTA, induk gardu juga banyak yang besar. Kenapa Lampung belum mandiri, apakah PLN masih belanja arus juga akan kami tanya. Status dengan Lahat itu seperti apa,” jelasnya.
Dia menceritakan, dulu Lampung punya Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Sinar Siwo Mego (SSM), Metro/Lampung Tengah yang menjadi penyuplai listrik. Tetapi LKP SSM ditutup tahun 2011 karena terlalu banyak keluhan pelanggan karena seringnya mati listrik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat itu, kata Midi, dirinya adalah Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan menjadi Ketua Pansus peralihan KLP SSM ke PLN. Peralihan itu dilakukan karena penjualannya terlalu tinggi.
“KLP SSM belanja ke PLN dan diteruskan ke pelanggan, sehingga biaya tinggi. Konsumen mengeluh karena sering mati juga. Saya bantu agar ini dikelola PLN, tapi sudah dikelola PLN masih begini, saya malu,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya memanggil PLN UID Lampung dan Dinas ESDM untuk membahas peluang Lampung bisa mandiri listrik. Jika memungkinkan, sesegera mungkin harus dibahas alur teknisnya agar bisa terlaksana,” tutupnya. (*)
