Ongkos Capres 2024 Mahal, Tembus 9 Triliun!

- Editor

Sabtu, 27 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Para Capres Dari berbagai Koalisi Yang Akan Bertarung Di Pilpres 2024

Hariannarasi.com, Jakarta – Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024 atau pesta rakyat dalam dunia demokrasi ini cukup menarik perhatian banyak pihak, terutama analis politik dan masyarakat.

Di berbagai media massa bahkan warung kopi tak lepas dari pembahasan politik atau capres dari berbagai koalisi partai, ada yang mendukung jagoan capres mereka ada pula menolak, bahkan antipati terhadap politik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, jika dilihat dari biaya kampanye tentulah sangat besar, apalagi untuk mengadakan kampanye ke seluruh Indonesia, tujuannya tak lain untuk menaikkan elektabilitas para capres.

Bahkan nilainya mencapai Rp 7 Triliun lebih (jika memakai kurs dollar saat itu, 2013), biaya ini tak lain untuk membeli alat peraga kampanye, promosi, biaya iklan media, tim sukses, pembelian sembako dan lain sebagainya.

Dikutip dari Forbes, pada tahun 2013 seorang analis ekonomi dan politik swasta berpendapat para capres dari salah satu paslon harus menyiapkan setidaknya $ 600 Juta, dengan kurs tahun 2013 yakni 1$ sekitar Rp 12.189 atau jika dijumlahkan kedalam rupiah sekitar Rp 7 Triliun lebih.

Artinya, jika dilihat kurs dollar saat ini (2023) 1$ yakni Rp 14.963, maka biaya kampanye yang dibutuhkan oleh paslon pilpres mendekati Rp 9 Triliun.

Peraturan dari Undang-undang sendiri tak menyebutkan berapa besaran maksimal biaya yang dibutuhkan pasangan calon (Paslon) capres.

Namun, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menurut PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang dana kampanye adalah besaran dari sumbangan perseorangan maksimal sebesar Rp 2,5 miliar dan sumbangan dari lembaga atau badan hukum usah maksimal sebesar Rp 25 miliar. (red)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

MA Nyatakan Suket Gibran Tidak Sah, PKB: Ini Jadi Dasar Hukum Kami di DPR
Gubes IPDN: Prabowo Tak Punya Kapasitas Pimpin Pemerintah, Masalahnya Lebih Panjang dari Umurnya Sendiri!
MPR RI Sosialisasikan 4 Pilar di PWI Lampung, Soroti Peran Pers dan Ancaman Politik Uang! 
Kena Mental Isu Nepotisme, Dua Anak Menhaj Irfan Yusuf Mengundurkan Diri
Soal Penataan Pasar Modern, Wabup Tanggamus Ultimatum Pedagang, Beri Waktu Hingga 27 Oktober!
Survei SMRC: Salip Prabowo dan AHY, Gibran Unggul 29,7 Persen dalam Simulasi Tiga Capres 
Jarkot Minta Mendagri Copot ASN Kembaran Wali Kota Bandar Lampung, Buntut Dugaan Berkas Palsu
Syarat Ijazah SMA Capres-Cawapres Digugat ke MK, Pemohon Minta Ijazah S1 hingga S3 Diakui
Berita ini 77 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 09:06 WIB

MA Nyatakan Suket Gibran Tidak Sah, PKB: Ini Jadi Dasar Hukum Kami di DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 - 15:41 WIB

Gubes IPDN: Prabowo Tak Punya Kapasitas Pimpin Pemerintah, Masalahnya Lebih Panjang dari Umurnya Sendiri!

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:52 WIB

MPR RI Sosialisasikan 4 Pilar di PWI Lampung, Soroti Peran Pers dan Ancaman Politik Uang! 

Senin, 26 Oktober 2026 - 17:44 WIB

Kena Mental Isu Nepotisme, Dua Anak Menhaj Irfan Yusuf Mengundurkan Diri

Rabu, 21 Oktober 2026 - 06:09 WIB

Soal Penataan Pasar Modern, Wabup Tanggamus Ultimatum Pedagang, Beri Waktu Hingga 27 Oktober!

Berita Terbaru