Melawan Gejala Negara Mudah Tersinggung: PDIP Pasang Badan Bela Panji

- Editor

Sabtu, 10 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : Ketua DPP-PDIP Djarot Saiful Hidayat

Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Dipanggung komedi, “Mens Rea” mungkin hanyalah sebuah judul pertunjukan milik Pandji Pragiwaksono. Namun di panggung politik dan hukum kita hari ini, ia menjelma menjadi ujian bagi ketahanan demokrasi. 

Menariknya, di tengah riuhnya silang pendapat publik, PDI Perjuangan memilih posisi yang lugas, berdiri sebagai barisan terdepan pelindung kebebasan berekspresi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Langkah partai berlambang banteng moncong putih ini bukan sekadar basa-basi politik. Melalui Ketua DPP-nya, Djarot Saiful Hidayat, PDIP menegaskan bahwa apa yang dilemparkan Pandji ke ruang publik adalah satire, yakni sebuah refleksi sosial yang sah dan menjadi oksigen dalam paru-paru negara demokratis.

Djarot tak hanya bicara soal tawa atau ketersinggungan. Ia menarik perdebatan ini ke hulu yang lebih fundamental, UUD 1945. Dalam perspektif Djarot, hak warga negara untuk bersuara, baik lisan maupun tulisan, adalah mandat suci konstitusi yang tidak boleh dikerdilkan oleh tafsir hukum yang sempit.

“Penilaian hukum terhadap niat batin atau mens rea tidak boleh dilepaskan dari konteksnya,” tegas Djarot dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/1).

Bagi Djarot, selama tidak ada ajakan kekerasan, sebuah kritik sepahit apa pun adalah bagian dari percakapan publik yang sehat.

Ada kecemasan yang tersirat dalam pernyataan PDIP kali ini: kekhawatiran akan lahirnya kembali iklim ketakutan. Dengan merujuk pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 9 Tahun 1998, Djarot mengingatkan kita pada janji Reformasi.

Ada poin krusial yang ia garis bawahi mengenai prinsip hukum, Ultimum Remedium. Artinya, hukum pidana haruslah menjadi senjata terakhir, bukan instrumen utama untuk membungkam kebisingan yang datang dari kritik.

“Negara hukum yang demokratis tidak boleh tergelincir menjadi negara yang mudah tersinggung oleh ekspresi warganya sendiri,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan nada peringatan.

​Pernyataan resmi DPP PDIP ini sejatinya adalah sebuah seruan kepada aparat penegak hukum agar bersikap arif. PDI Perjuangan mendorong agar setiap kontroversi disikapi dengan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formalistik yang kaku.

Keputusan PDIP untuk “pasang badan” bagi Pandji Pragiwaksono seolah mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru negeri: bahwa dalam demokrasi, perbedaan pandangan dan kritik tajam bukanlah ancaman, melainkan nutrisi untuk mendewasakan bangsa. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Beredar Video 17 Detik Bikin Netizen Heboh, Benarkah Hubungan Prabowo dan Seskab Teddy Merenggang?
Tiga Kader Gerindra Masuk Bursa Cawapres, Bakom: Keputusan di Tangan Prabowo
211 Anggota DPR RI Tak Cantumkan Pendidikan Terakhir, Sufmi Dasco: Kewenangan KPU
Petisi Ijazah DPR RI Mendekati 100 Ribu Tanda Tangan!
Deal Kontrak Hingga 2037! PLN Beli Gas dari Perusahaan Milik Hashim, Adik Kandung Presiden!
Tiga Pemuda di Bandar Lampung Copot 250 Bendera Gerakan Cinta Prabowo, GCP Laporkan ke Polisi
Ini Simulasi Gaji dan Tunjangan Pensiun Gibran Usai Mundur dari Wapres! 
Eksodus Besar-besaran di Tubuh PSI, Ini Kata Grace Natalie!
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 04:15 WIB

Beredar Video 17 Detik Bikin Netizen Heboh, Benarkah Hubungan Prabowo dan Seskab Teddy Merenggang?

Selasa, 17 November 2026 - 12:35 WIB

Tiga Kader Gerindra Masuk Bursa Cawapres, Bakom: Keputusan di Tangan Prabowo

Selasa, 17 November 2026 - 11:10 WIB

211 Anggota DPR RI Tak Cantumkan Pendidikan Terakhir, Sufmi Dasco: Kewenangan KPU

Selasa, 17 November 2026 - 10:56 WIB

Petisi Ijazah DPR RI Mendekati 100 Ribu Tanda Tangan!

Selasa, 17 November 2026 - 07:32 WIB

Deal Kontrak Hingga 2037! PLN Beli Gas dari Perusahaan Milik Hashim, Adik Kandung Presiden!

Berita Terbaru