Caption: Pimpinan DPR RI periode 2024-2029.
Hariannarasi.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan data latar belakang pendidikan anggota dewan sudah terbuka dan dapat diakses masyarakat di KPU.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 hingga 2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, untuk menanggapi petisi yang mendesak pembukaan dan verifikasi ijazah seluruh anggota DPR RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR RI itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” kata Dasco, Selasa (17/11/2026).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan sikap serupa dengan penekanan kewenangan.
Ia menyebut verifikasi ijazah anggota dewan berada di tangan KPU, sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Mengenai verifikasi keabsahan ijazah sebagai syarat pencalonan anggota DPR RI, hal itu menjadi kewenangan KPU, sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Lalu.
Lalu menambahkan, Komisi X mendukung transparansi, tetapi prosesnya harus mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku.
Dasar Desakan Publik
Mengacu pada publikasi Statistik Politik 2024 dari Badan Pusat Statistik, sebanyak 211 dari 580 anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029, atau 36,4 persen, tidak mencantumkan pendidikan terakhir.
Dari anggota yang mencantumkan, lulusan sarjana menjadi kelompok terbesar dengan 155 orang, disusul magister 119 orang dan lulusan SMA 63 orang. Selebihnya 29 orang bergelar doktor dan 3 orang lulusan diploma tiga.
Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan calon anggota DPR RI berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Bukti ijazah wajib diserahkan ke KPU saat pendaftaran calon legislatif. Namun undang-undang tidak mengatur kewajiban membuka dokumen itu ke publik setelah calon terpilih.
Petisi tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat dan bukan hasil pemeriksaan resmi yang membuktikan adanya pemalsuan ijazah di lingkungan DPR RI.
Permintaan audit juga belum dapat diartikan sebagai keputusan lembaga negara untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh anggota legislatif. (*)






