Caption: Istimewa
Hariannarasi.com, Jakarta – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) telah mengikat pembelian seluruh gas dari Lapangan Mako di Blok Duyung, lepas pantai Natuna, Kepulauan Riau, hingga Januari 2037.
Kontrak itu ditandatangani pada 16 Juli 2025 dengan West Natuna Exploration Limited (WNEL), anak usaha Conrad Asia Energy. Belakangan, 75 persen hak partisipasi di blok tersebut beralih ke PT Nations Natuna Barat, anak usaha Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Total kuantitas gas dalam perjanjian jual beli gas atau Gas Sales Agreement (GSA) itu mencapai 392 triliun British Thermal Unit (TBtu).
Pada tingkat produksi puncak, penjualan gas ditetapkan 111 miliar British Thermal Unit per hari (Bbtud), setara sekitar 111,9 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD). Gas tersebut diperuntukkan bagi pembangkit listrik, khususnya di Batam dan Sumatra bagian tengah.
Urutan waktu dalam perkara ini penting untuk diluruskan. GSA PLN EPI ditandatangani pada 16 Juli 2025, beberapa bulan sebelum Nations menyepakati pengambilalihan 75 persen hak partisipasi pada November 2025.
Pengalihan itu baru memperoleh persetujuan Kementerian ESDM pada 27 Agustus 2026 dan dinyatakan rampung pada 9 September 2026.
Pihak yang menjual gas kepada PLN EPI adalah WNEL, bukan Nations maupun Arsari Group secara langsung. Keterlibatan Arsari Group berada pada sisi kepemilikan hak partisipasi. WNEL tetap menjadi operator Blok Duyung dan bertanggung jawab atas pengembangan serta produksi Lapangan Mako.
Nilai yang sering dicampuradukkan dalam pemberitaan di media sosial adalah nilai pengambilalihan hak partisipasi dan nilai kontrak gas.
Nations membayar 16 juta dolar Amerika Serikat kepada WNEL untuk 75 persen hak partisipasi, dibayar bertahap 5 juta dolar AS pada Maret 2026, 4 juta dolar AS saat penyelesaian transaksi, dan 7 juta dolar AS saat produksi komersial dimulai.
Nilai kontrak penjualan gas itu sendiri tidak diungkap karena syarat GSA bersifat rahasia, dengan harga gas dikaitkan pada Indonesian Crude Price (ICP).
Dalam skema yang sama, Nations mendanai 75 persen bagiannya atas seluruh biaya ke depan di bawah PSC Duyung, termasuk pengembangan Mako, dan menanggung porsi biaya WNEL hingga produksi komersial.
Total belanja modal untuk membawa lapangan itu ke produksi perdana diperkirakan 320 juta dolar AS. Proyek tersebut telah mencapai Final Investment Decision (FID) pada Maret 2026 dan ditargetkan mulai berproduksi pada kuartal IV 2027.
Proyek Mako menempuh proses panjang sejak penandatanganan PSC pada 2007, penemuan gas pada 2017, persetujuan Plan of Development (POD) pada 2019, dan revisi POD pada 2022.
Sebelum dialihkan ke PLN EPI, gas Mako sempat diperuntukkan bagi PGN. Conrad mengonfirmasi pembatalan perjanjian dengan PGN setelah Kementerian ESDM mengalihkan alokasi gas lapangan tersebut kepada PLN EPI.
Untuk penyaluran, PLN EPI mendapat penugasan membangun dan mengoperasikan pipa WNTS-Pemping. Konstruksi pipa itu dimulai dengan groundbreaking pada 10 Februari 2026 dan ditargetkan beroperasi pada Juli 2026, sebagai jalur utama gas Natuna ke sistem kelistrikan Batam.
Nations Natuna Barat sendiri baru didirikan pada 9 September 2025 dengan fokus usaha pertambangan gas alam dan aktivitas konsultasi manajemen. Hashim Djojohadikusumo duduk sebagai direktur utama perusahaan tersebut.
Hashim adalah pendiri Arsari Group, adik Presiden Prabowo Subianto, dan sejak 30 Oktober 2024 menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.
Rangkaian transaksi itu memicu sorotan masyarakat sipil. Desakan agar Hashim mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim menguat menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki.
Koalisi masyarakat sipil mempertanyakan independensi diplomasi iklim Indonesia karena keterlibatan Hashim dalam bisnis minyak dan gas melalui Arsari Group.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) juga menilai konsentrasi penguasaan sumber daya alam oleh lingkaran elite politik menimbulkan kekhawatiran konflik kepentingan.
Di sisi lain, Hashim menyatakan keterlibatan perusahaannya dalam pengembangan Lapangan Gas Mako merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyatakan persetujuan FID menegaskan kesiapan proyek memasuki fase konstruksi dan eksekusi penuh dalam upaya meningkatkan lifting gas nasional. (*)
Sc: Blomberg, JATAM, PLN, SKK Migas.






