Caption : ist
Hariannarasi.com, Jakarta – Pemerintah menetapkan arah kebijakan fiskal yang ekspansif namun terukur dalam menyongsong tahun anggaran 2026. Dari total belanja negara yang diproyeksikan mencapai Rp 3.842 triliun.
Pemerintah mengalokasikan porsi dominan sebesar Rp 2.567,9 triliun khusus untuk membiayai sederet program prioritas nasional. Langkah ini diambil sebagai strategi memperkokoh fondasi pertumbuhan ekonomi domestik di tengah dinamika global.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmen tersebut dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12).
“Kedepan kami optimis di tahun 2026 pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp 2.567,9 triliun. Anggaran ini didesain untuk menciptakan efek berganda yang luas,” ujar Airlangga.
Salah satu sorotan utama dalam postur APBN 2026 adalah lonjakan alokasi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menembus angka Rp 335 triliun.
“Angka ini merefleksikan keseriusan pemerintah dalam memperluas cakupan penerima manfaat. Jika pada akhir 2025 program ini menjangkau 44 juta orang, pemerintah menargetkan ekspansi hingga 80 juta penerima pada pertengahan 2026,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, program MBG tidak boleh dipandang semata sebagai bantuan sosial, melainkan stimulus ekonomi strategis. Program ini dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan dengan melibatkan sektor pertanian, peternakan, hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai rantai pasok.
Di sektor pembangunan kualitas manusia, pemerintah menggelontorkan dana jumbo sebesar Rp 757,8 triliun untuk sektor pendidikan. Fokus anggaran ini meliputi pembangunan sekolah unggulan, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Sementara itu, sektor kesehatan mendapatkan alokasi sebesar Rp 244 triliun.
Jaring Pengaman Ekonomi dan Pertahanan
Airlangga menjelaskan, untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 164,4 triliun, termasuk untuk pengadaan beras Bulog.
“Subsidi energi juga tetap menjadi bantalan utama dengan alokasi Rp 402,4 triliun, yang bertujuan menjaga kesinambungan industri dan daya beli rumah tangga,” ucapnya.
Di sisi pertahanan dan keamanan, pemerintah menganggarkan Rp 424 triliun. Dana ini diproyeksikan untuk memperkuat sistem alat utama sistem senjata (alutsista) dan memastikan kesiapan keamanan nasional.
Menutup paparannya, Airlangga menyampaikan kabar baik bagi sektor properti. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga tahun 2027.
“Kebijakan ini diperkuat dengan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan senilai Rp 130 triliun. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian backlog perumahan nasional yang masih menjadi tantangan mendasar,” pungkasnya. (*)
