WALHI Tolak Pemindahan Badak Jawa, Singgung Dugaan Tambang Emas di Ujung Kulon

- Editor

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: Istimewa

Hariannarasi.com, Jakarta – WALHI menolak wacana pemindahan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Wacana itu pertama kali disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

WALHI mempertanyakan dasar ilmiah dan kewenangan usulan tersebut, serta meminta pemerintah menelusuri dugaan keterkaitan dengan kepentingan pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon.

Pemerintah menegaskan, rencana itu masih sebatas gagasan dan belum ada keputusan pemindahan.

Hashim Djojohadikusumo beralasan seluruh populasi badak jawa terkonsentrasi di Ujung Kulon sehingga rentan punah jika terjadi gempa, tsunami, atau letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

“Karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat itu terancam. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan, bisa tsunami. Kalau ada tsunami, badak Jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo,” kata Hashim Djojohadikusumo dalam forum tersebut.

Hashim Djojohadikusumo juga menyampaikan pemerintah membuka peluang pendanaan internasional, termasuk melalui skema *forest financing* dalam *Tropical Forest Forever Facility* (TFFF).

Sejumlah calon investor dan lembaga donor disebut telah ditawari kesempatan mendukung pengembangan habitat baru dalam forum COP31.

Hashim Djojohadikusumo menyampaikan gagasan itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, selain sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan. Posisi rangkap itu yang dipersoalkan WALHI.

Penolakan WALHI dan Dugaan Tambang

Dalam siaran pers tertanggal 17 November 2026, WALHI menyatakan pemindahan justru berpotensi menciptakan ancaman baru bagi badak jawa.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mengatakan keputusan sebesar itu harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab, berlandaskan kajian ilmiah dan proses pengambilan keputusan yang transparan serta akuntabel.

“Hashim Djojohadikusumo ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa,” ujar Umi.

Umi merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa.

Menurutnya, translokasi hanya dapat dipertimbangkan bila ada kondisi yang benar-benar mengancam keselamatan populasi, seperti kerusakan habitat berat atau bencana yang membuat habitat tidak lagi layak dihuni.

Hal ini lantaran harus didasarkan pada kajian komprehensif soal kesesuaian habitat baru, ketersediaan pakan, daya dukung lingkungan, potensi adaptasi, hingga risiko terhadap spesies yang sudah menghuni kawasan tujuan.

Dalam konteks Alas Purwo, ia menilai perlu dikaji apakah badak jawa dapat hidup berdampingan dengan banteng jawa dan macan tutul jawa, serta apakah kehadirannya tidak menimbulkan tekanan ekologis baru.

Dirinya juga meminta pemerintah menyampaikan kajian risiko bencana yang komprehensif, termasuk probabilitas, tingkat ancaman, dan skenario mitigasi di habitat asal, sebelum menjadikan tsunami sebagai alasan tunggal pemindahan.

Soal tambang lanjutnya, WALHI menyebut ada indikasi yang perlu ditelusuri. WALHI menyoroti keberadaan konsesi tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha Antam, yang berada tepat di perbatasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Ia menyebut luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare, beroperasi sejak 2010, dan pada 2020 ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.

Berdasarkan laporan tahunan Antam yang dikutip WALHI, izin PT Cibaliung Sumberdaya telah berakhir pada 3 April 2025. Ia juga menyoroti Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten yang terbit Februari 2026.

Berdasarkan penelusuran organisasi yangbfokus bergerak di lingkungan ini, peta lampiran keputusan ada indikasi sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam kawasan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Ia menilai rangkaian waktu itu menimbulkan tanda tanya, karena keputusan pertambangan terbit pada Februari 2026 dan pada tahun yang sama muncul wacana pemindahan badak jawa.

“Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya,” kata Umi.

Pihaknya sendiri mengakui dugaan itu belum terkonfirmasi. Dalam keterangan kepada media, Umi menegaskan, dugaan keterkaitan dengan tambang emas masih memerlukan investigasi lebih lanjut, dan WALHI belum melakukan kajian khusus maupun penelusuran langsung untuk memastikan hubungan tersebut.

“Mendesak pemerintah menghentikan wacana pemindahan sebelum tersedia kajian ilmiah yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ungkapnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai dasar penetapan wilayah pertambangan di Banten, termasuk peta spasial yang memperlihatkan keterkaitannya dengan batas dan zonasi Taman Nasional Ujung Kulon.

Serta memastikan tidak ada kebijakan pertambangan yang mengancam kawasan konservasi maupun ekosistem penyangganya. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Di Tengah Dugaan Penyadapan, Syahganda Ungkap Seskab Teddy Copot Kabel WiFi di Kediaman Prabowo
Dijanjikan Rp400 Juta, 15 WNI Dikirim Jadi Tentara Bayaran Rusia, Rumah di Pemalang Jadi Barak Militer!
Sehari Usai Mundur dari Wapres, Gibran Salat Jumat di Kebayoran Baru, Ini Reaksi Warga
Viral! Ramai-ramai Siswa SD Beri Hormat Sebelum Turunkan Foto Wapres Gibran di Kelas
Yogyakarta Membara! Demo 10 November Ricuh, Kapolri Datang Dini Hari, Ada Apa?
Padamkan Karhutla, Helikopter Water Bombing Sewaan BNPB Jatuh lagi, Tiga Kru Selamat
Ribuan Massa Geruduk Mapolres Sukoharjo, Desak Kapolda Jateng Dicopot! 
BGN Suspend 6.097 Dapur MBG, Ini Penyebabnya! 
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 11:32 WIB

WALHI Tolak Pemindahan Badak Jawa, Singgung Dugaan Tambang Emas di Ujung Kulon

Senin, 16 November 2026 - 03:22 WIB

Di Tengah Dugaan Penyadapan, Syahganda Ungkap Seskab Teddy Copot Kabel WiFi di Kediaman Prabowo

Sabtu, 14 November 2026 - 03:35 WIB

Dijanjikan Rp400 Juta, 15 WNI Dikirim Jadi Tentara Bayaran Rusia, Rumah di Pemalang Jadi Barak Militer!

Jumat, 13 November 2026 - 17:14 WIB

Sehari Usai Mundur dari Wapres, Gibran Salat Jumat di Kebayoran Baru, Ini Reaksi Warga

Jumat, 13 November 2026 - 10:10 WIB

Viral! Ramai-ramai Siswa SD Beri Hormat Sebelum Turunkan Foto Wapres Gibran di Kelas

Berita Terbaru