Caption: Istimewa
Hariannarasi.com, Jakarta – Desakan agar seluruh anggota DPR RI membuka dan memverifikasi ijazah ke publik terus bertambah hingga sore ini, pukul 17.40 wib, Selasa (17/11/2026).
Petisi utama di Change.org tercatat mencapai 22.098 tanda tangan pada pukul 14.29 WIB, naik dari 21.477 tanda tangan pada pukul 10.40 WIB pagi ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kenaikan itu membuat total gabungan dua petisi yang beredar diperkirakan sudah melampaui 99.000 tanda tangan, jika merujuk pada angka terakhir Petisionline.com yang dikutip media pada Selasa pagi.
Pergerakan angka Change.org pada Selasa ini tercatat berjenjang:
- Pukul 10.40 WIB: 21.477 tanda tangan terverifikasi, dibagikan 26.035 kali
- Pukul 12.06 WIB: 21.600 tanda tangan
- Pukul 14.22 WIB atau 15.22 WITA: 22.072 tanda tangan.
- Pukul 14.29 WIB: 22.098 tanda tangan.
Dua pantauan sore yang berdekatan, 22.072 dan 22.098, menunjukkan konsistensi kenaikan. Selisih 26 tanda tangan dalam 7 menit menggambarkan laju penambahan yang masih berjalan pada jam kerja sore.
Petisi kedua, berjudul “Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR RI” di Petisionline.com, terakhir dikutip media pada Selasa pagi dengan angka 77.304 tanda tangan.
Jika digabung dengan 21.364 tanda tangan Change.org pada pantauan pagi yang sama, totalnya mencapai 98.668 tanda tangan.
Hingga sore ini, belum ada kutipan media sore yang memperbarui angka Petisionline.com.
Dengan tambahan 734 tanda tangan di Change.org sejak pantauan pagi 21.364 menjadi 22.098 sore ini, hitungan redaksi menempatkan total gabungan sudah di kisaran 99.402 tanda tangan, menunggu pembaruan resmi Petisionline.com.
Dua Petisi, Dua Mekanisme
Petisi pertama berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali”.
Petisi itu dibuat Farida Octavia di Change.org pada Kamis, 12 November 2026 dan ditujukan kepada pimpinan DPR RI, KPU, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Petisi itu memuat tiga desakan. Pertama, pimpinan DPR RI diminta mewajibkan seluruh anggota membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah, mulai dari sekolah menengah hingga gelar akademik.
Kedua, KPU dan kementerian terkait diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen, serta membuka hasilnya untuk publik.
Ketiga, seluruh anggota DPR RI diminta membuka dokumen ijazah secara sukarela untuk memulihkan kepercayaan publik.
Petisi kedua di Petisionline.com meminta DPR RI menerbitkan halaman resmi berisi riwayat pendidikan setiap anggota beserta status verifikasi dokumennya, dalam 60 hari kerja.
Pembuatnya menyebut keterbukaan itu justru akan melindungi anggota DPR RI dari tuduhan yang tidak berdasar. (*)






