Caption: Istimewa
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unila Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat Universitas Lampung, Kamis, (12/11/2026).
Mereka mendesak kampus menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap dosen sekaligus ketua program studi berinisial RF yang dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi pascasarjana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam aksi itu, Ketua BEM FISIP, M Afdal Syaputra, menyebut ada empat kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang dinilai belum diselesaikan secara tuntas. Ia menyampaikan hal itu saat berorasi di Gedung Rektorat Unila.
“Ada empat kasus dalam kurun waktu ini yang tidak ada penyelesaian sama sekali sampai hari ini,” kata Afdal.
Empat kasus yang dibeberkan Afdal meliputi dugaan pelecehan seksual di Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 2026, kasus di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang disebut melibatkan sosok bernama Rangga pada 2026, kasus di Fakultas Pertanian yang informasinya masih belum terkonfirmasi, dan dugaan pelecehan seksual pada 2018 di FKIP.
Menurut Afdal, dosen yang diduga terlibat dalam kasus lama itu masih aktif mengajar meski telah dipindahkan ke fakultas lain, yakni FISIP.
Afdal menyebut dosen dalam kasus 2018 itu hanya dinonaktifkan selama satu tahun sebelum kembali diaktifkan dan dipindahkan ke fakultas lain.
Ia mempertanyakan keadilan bagi mahasiswa yang terdampak dan menilai sanksi yang diberikan kepada terduga pelaku belum mencerminkan keberpihakan terhadap korban.
“Di mana keadilan bagi mahasiswa yang terkena dampak dari pelaku?” ujarnya.
Kasus yang menjadi pemicu utama aksi adalah laporan mahasiswi pascasarjana terhadap Kaprodi berinisial RF.
Peristiwa itu disebut terjadi pada 5 Mei 2026 ketika korban mendatangi ruangan RF untuk meminta tanda tangan berkas akademik. Kasus tersebut mencuat setelah pengakuan korban tersebar di media sosial pada Minggu, 8 November 2026.
Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unila menemukan unsur-unsur yang mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan seksual dalam pemeriksaan laporan tersebut.
Tim Advokasi PPKPT Unila, Sukarmin, mengatakan pemeriksaan telah dilakukan terhadap korban maupun dosen terlapor.
Korban kemudian resmi melaporkan dugaan peristiwa itu ke Polda Lampung pada Senin, 9 November 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/885/XI/2026/SPKT/ Polda Lampung.
Pihak kampus menyatakan Satgas PPKPT telah melakukan serangkaian proses penanganan laporan tersebut.
Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Unila, Budi Sutomo, mengatakan, Satgas telah melakukan pemeriksaan pihak terkait, penyusunan konstruksi kasus, hingga koordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta dekan fakultas terkait.
Rektor Unila, Prof. Lusmeilia Afriani, menyebut laporan terkait dosen tersebut sudah diusut sejak beberapa bulan lalu, namun prosesnya cukup panjang.
Dalam aksi tersebut, aliansi menyampaikan enam tuntutan, yakni pemberian sanksi terhadap dosen terduga pelaku, perlindungan bagi korban dan jaminan hak pendidikan, evaluasi Satgas PPKS, penanganan kasus secara objektif dan transparan, evaluasi kinerja rektorat terkait kekerasan seksual, dan dorongan sidang terbuka.
Afdal juga mempertanyakan efektivitas Satgas PPKS Unila. Ia menilai satgas seharusnya hadir untuk memberikan perlindungan sekaligus memastikan laporan kekerasan seksual ditangani hingga tuntas.
“Apakah hari ini satgas selalu hadir dalam kasus-kasus untuk menyelesaikan pelecehan? Kita tidak pernah mendengar adanya penyelesaian dari kasus-kasus kekerasan yang ada di lingkup kampus,” katanya.
Ia juga mempertanyakan apakah mekanisme penanganan yang diterapkan kampus justru membuat korban merasa tertekan untuk tidak melanjutkan laporan ke tingkat lebih tinggi ataupun mengungkapkan kasus yang dialami.
Kritik serupa disampaikan mahasiswi FISIP, Falen, yang menyuarakan kritik terhadap perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan kampus dalam aksi yang sama.
Ketua BEM Unila, Bayu Aditya, menegaskan pihaknya menginginkan penyelesaian kasus tersebut dilakukan secara menyeluruh.
Afdal menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk keresahan mahasiswa terhadap keamanan lingkungan kampus. Ia menilai kampus seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seluruh mahasiswa, terutama perempuan.
“Kita di sini semua hadir karena ada ketakutan, kawan-kawan. Karena kita merasa kampus sudah tidak lagi aman untuk para wanita,” pungkasnya. (*)
