Caption: Istimewa
Hariannarasi.com, Lampung Barat – Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, mengancam mencopot kepala sekolah yang terbukti menyembunyikan atau menutup-nutupi kasus perundungan di lingkungan sekolah.
Ancaman itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala sekolah SD dan SMP serta camat se-kabupaten di Lamban Pancasila, Rabu, 11 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat digelar setelah mencuat kasus perundungan yang menimpa seorang siswa di Pekon Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis. Korban diduga mengalami kekerasan oleh teman sebayanya hingga mengalami luka di sejumlah bagian tubuh.
“Sanksinya tidak main-main. Siap dicopot dari kepala sekolah,” kata Parosil.
Parosil menegaskan, kepala sekolah yang menutupi kasus, tidak peduli, dan abai terhadap perundungan akan diberi sanksi. Ia juga mengingatkan bahwa setiap kepala sekolah harus bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekolahnya.
“Tidak boleh ada upaya menutup-nutupi kasus atau mengabaikan hak-hak korban,” ujar Parosil.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Disdikbud Lampung Barat Tati Sulastri, Kepala DPPKBPPPA Budi Kurniawan, Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial, perwakilan TNI-Polri, Kejaksaan Negeri Liwa, Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Barat, serta camat dari 15 kecamatan.
Dalam arahannya, Parosil menegaskan sekolah bukan hanya tempat mengejar nilai akademik. Sekolah harus menjadi ruang aman untuk membentuk karakter, moral, dan kepribadian anak.
“Jangan menganggap perundungan sebagai candaan, kenakalan biasa, atau bagian dari proses pendewasaan anak,” kata Parosil.
Pemkab meminta sekolah mewujudkan sekolah ramah anak, menegakkan tata tertib secara tegas, dan mengoptimalkan guru Bimbingan dan Konseling (BK) untuk mendeteksi potensi kekerasan sejak dini.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab akan menggelar Apel Tematik Pencegahan Kekerasan terhadap Anak secara serentak pada 23 November 2026 di seluruh SD/MI dan SMP/MTs se-Lampung Barat. Apel itu melibatkan Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, dan peratin.
Selain itu, setiap sekolah diminta membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Duta Bullying. Duta Bullying tidak mesti dipilih dari kecerdasan, melainkan dari kemampuan anak mengayomi dan disegani teman-temannya.
Parosil juga meminta camat aktif turun ke sekolah untuk memberikan pembinaan sekaligus memetakan satuan pendidikan yang dinilai rawan perundungan. Pengawasan sekolah, kata dia, bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah atau Disdikbud.
“Pengawasan sekolah bukan hanya tanggung jawab dari kepala sekolah atau Disdikbud, tetapi pihak camat harus ikut andil dalam pengawasan tersebut di wilayahnya masing-masing,” tegas Parosil.
Ia meminta kepala sekolah tidak ragu melaporkan apabila ada camat yang meminta biaya atau ongkos saat diminta memberikan pembinaan di sekolah.
“Kalau ada camat yang meminta ongkos, jangan takut untuk melapor kepada saya, saya pastikan dia tidak akan lama,” tegas Parosil.
Parosil mengingatkan, perundungan bisa dipicu persoalan rumah tangga, seperti orang tua di ambang perpisahan, atau anak yang meniru apa yang dilihatnya di media sosial dan lingkungannya. Karena itu, anak akan dibina agar menggunakan media sosial dengan bijak.
“Anak-anak adalah generasi penerus dan aset masa depan Kabupaten Lampung Barat. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka tumbuh, belajar, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi,” pungkas Parosil. (*)
