Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Jakarta – Novel sejarah Laut Bercerita karya jurnalis dan penulis Leila S. Chudori kembali menjadi sorotan tajam di ruang publik pada Oktober 2026.
Momentum naiknya kembali popularitas buku ini tidak hanya didorong oleh peluncuran adaptasi film layar lebarnya bulan ini, tetapi juga bertepatan dengan evaluasi dua tahun pemerintahan yang tengah diwarnai oleh gelombang ketidakpuasan atas menyempitnya ruang demokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Laut Bercerita merupakan novel yang mengambil latar pergerakan mahasiswa era 1990-an dan berfokus pada tokoh Biru Laut Wibisono, seorang aktivis yang diculik, disiksa, dan dihilangkan secara paksa oleh aparat keamanan Orde Baru.
Karya ini diangkat berdasarkan riset panjang dan kesaksian para penyintas 1998, sekaligus menjadi pengingat atas 13 aktivis pro-demokrasi yang hingga detik ini tak pernah kembali pulang.
Narasi pembungkaman dan perlawanan dalam novel ini ditarik oleh kelompok masyarakat sipil sebagai kacamata untuk melihat kondisi politik terkini.
Menguatnya kekuasaan eksekutif yang didukung oleh “koalisi gemuk” partai politik di kabinet telah membuat fungsi pengawasan parlemen dinilai semakin tumpul.
Kritik substantif jarang lahir dari ruang sidang, memaksa oposisi dan ekspresi ketidakpuasan rakyat bergeser ke media sosial maupun demonstrasi jalanan.
Meski aparatur pemerintah berulang kali menegaskan bahwa mereka terbuka terhadap kritik, menggunakan pendekatan persuasif, dan menyerap aspirasi di ruang publik, jajak pendapat dari sejumlah lembaga survei independen menunjukkan realitas berbeda.
Tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum dilaporkan merosot tajam.
Di tengah gejolak ini, Laut Bercerita bertransformasi dari sekadar karya fiksi historis menjadi instrumen kritik sosial yang membuktikan bahwa kebebasan berpendapat akan terus lahir berkali-kali, meski selalu berusaha dibungkam.
Kondisi terancamnya kebebasan demokrasi dan penegakan hukum ini membuat pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menyoroti melemahnya fungsi pengawasan parlemen akibat terbentuknya koalisi politik super-mayoritas.
“Kondisi ini dinilai membuat arah demokrasi di Indonesia cenderung terkonsolidasi secara elitis,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Melemahnya peran parlemen ini juga berdampak pada menyempitnya kebebasan ruang publik. Jamiluddin memaparkan bahwa fungsi evaluasi independen yang seharusnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini diambil alih oleh kelompok gerakan masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa.
“Terjadi penyempitan ruang bagi oposisi formal, sehingga ekspresi ketidakpuasan bergeser ke media sosial dan demonstrasi jalanan,” tambahnya. (*)
