Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan pemenuhan belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat akan menjadi prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan, komitmen ini menjadi fokus Pemprov untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Yang paling dipastikan adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Lampung memastikan belanja wajib dan mengikat. Belanja ini wajib ada sebelum program-program lain untuk mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tegas Marindo secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Marindo saat mengikuti Asistensi Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Daerah dalam Memenuhi Belanja Minimum Tahun Anggaran 2026 bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kegiatan asistensi ini dilakukan untuk mengevaluasi struktur APBD 2026, kapasitas fiskal daerah, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai kewajiban pelayanan publik.
Marindo menilai, evaluasi dari Kemendagri merupakan momentum penting untuk memperoleh rekomendasi strategis demi meningkatkan kualitas perencanaan anggaran agar bermanfaat optimal bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Ditjen Keuda Kemendagri turut memberikan sejumlah masukan kepada Pemprov Lampung.
Fokus rekomendasi tersebut meliputi penguatan pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja, percepatan infrastruktur, hingga dukungan penuh pada program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengurangan angka pengangguran. (*)
