Caption : Ilustrasi
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mendesak agar distribusi lebih dari 79 ribu liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi khusus nelayan dan petani dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Hal ini merespons masih adanya keluhan masyarakat yang kesulitan mengakses BBM bersubsidi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Ghofur, menegaskan bahwa kuota tersebut tidak boleh hanya sekadar catatan administratif.
Ia meminta agar sistem distribusi diperjelas agar BBM bersubsidi, khususnya jenis solar, benar-benar sampai ke tangan nelayan dan petani di wilayah Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.
“Kalau memang ada kuota khusus nelayan sebesar 79 ribu liter lebih, maka harus ada sistem distribusi yang jelas. Jangan sampai kuota itu hanya tercatat di atas kertas, tetapi masyarakat nelayan dan petani tetap kesulitan mendapatkan solar,” ujar Ghofur dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Lampung, Kamis (21/5/2026).
RDP tersebut turut melibatkan pihak Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, kelompok nelayan dan petani Bandar Surabaya, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa masyarakat Bandar Surabaya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Selain jarak tempuh menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang cukup jauh, pengawasan distribusi dinilai terlalu ketat sehingga menyulitkan akses masyarakat terhadap solar subsidi.
Akibat kendala distribusi dan akses tersebut, para nelayan dan petani di wilayah itu terpaksa membeli BBM melalui pengecer.
Kondisi ini dinilai memberatkan masyarakat karena harga jual di tingkat pengecer jauh melampaui harga resmi BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah. (*)
