Caption : Ist
Hariannarasi.com, Jakarta – Pemerintah tengah menghadapi tantangan likuiditas dan tekanan fiskal yang signifikan. Posisi kas atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia (BI) dilaporkan hanya tersisa Rp120 triliun per April 2026.
Angka ini memunculkan kekhawatiran terkait kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai sederet program bernilai jumbo di tengah defisit yang kian melebar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi posisi kas di BI tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak kehabisan uang.
Masih terdapat dana cadangan sebesar Rp300 triliun yang “diparkir” di bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) guna menjaga likuiditas perbankan nasional. Secara keseluruhan, total tabungan pemerintah saat ini berada di angka Rp420 triliun.
Meski demikian, total tabungan tersebut dihadapkan pada daftar belanja dan kewajiban finansial yang sangat besar pada tahun 2026. Salah satu pos pengeluaran terbesar adalah pembayaran kewajiban utang.
Pemerintah harus membayar bunga utang sebesar Rp599,44 triliun. Angka ini belum termasuk pelunasan utang pokok jatuh tempo tahun ini yang mencapai Rp833 triliun. Jika ditotal, tagihan utang pemerintah di tahun 2026 menembus Rp1.432,44 triliun.
Di samping beban utang, pemerintah juga harus mendanai berbagai program unggulan berskala masif, antara lain makan Bergizi Gratis (MBG), dianggarkan sebesar Rp335 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.
Program ini diproyeksikan menyedot dana sekitar Rp1,2 triliun per hari. Jika hanya mengandalkan kas cair di BI yang sebesar Rp120 triliun, dana tersebut secara matematis hanya mampu membiayai program MBG selama 100 hari.
Koperasi Merah Putih, memerlukan anggaran Rp240 triliun. Pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih, di mana negara akan menanggung cicilan utang tiap gerai hingga Rp3 miliar ke Bank Himbara.
Kondisi fiskal semakin diperberat oleh krisis minyak global. Asumsi awal APBN 2026 menetapkan harga minyak mentah (ICP) di angka $70 per barel dengan alokasi subsidi energi sebesar Rp381,3 triliun.
Namun, per April 2026, harga minyak dunia melonjak hingga $115 per barel. Menkeu Purbaya menyatakan bahwa pembengkakan ini berpotensi menambah beban anggaran subsidi hingga Rp90 triliun – Rp100 triliun.
Akibat kas yang terbatas dan tingginya realisasi belanja, APBN 2026 telah mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun (setara 0,93% dari PDB) hanya pada Kuartal I. Defisit ini melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025, yang saat itu tercatat sebesar Rp99,8 triliun.
Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyoroti bahwa belanja negara saat ini jauh lebih besar daripada penerimaannya.
Ia memperingatkan, jika tren pengeluaran dan defisit ini terus berlanjut hingga akhir tahun, pemerintah terancam melewati ambang batas batas defisit 3% dari PDB yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yang pada gilirannya akan semakin mempersempit ruang gerak fiskal negara. (*)
