Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Jakarta – Keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menolak kewajiban kontribusi sebesar 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 17 triliun) untuk keanggotaan permanen Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian menjadi sorotan sejumlah media internasional pada Senin (23/3/2026).
Prabowo menegaskan, Indonesia tidak pernah menjanjikan komitmen finansial tersebut dan lebih memilih berkontribusi melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Klarifikasi ini disampaikan Prabowo pada Minggu (22/3/2026) menyusul adanya polemik di dalam negeri terkait potensi beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),”
“Ada dua jenis keanggotaan, jika ingin menjadi anggota permanen atau premium, diminta kontribusi 1 miliar dollar AS. Tapi saya tidak pernah mengatakan kita bersedia membayar itu.
“Sejak awal ketika kami diundang bergabung, saya sudah mengatakan kami tidak pernah berkomitmen secara finansial sama sekali,” tegas Prabowo.
Sikap resmi Jakarta ini langsung mendapat perhatian dari berbagai kantor berita asing, di antaranya Bernama (Malaysia), Channel News Asia (Singapura), dan AFP (Perancis).
Kantor berita Bernama menyoroti pihak BoP sebenarnya hanya menanyakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, bukan meminta komitmen dana.
Laporan tersebut juga mencatat, Indonesia tidak hadir dalam pertemuan donor pendiri di Washington pada 19 Februari lalu, dan lebih memilih fokus pada pengiriman bantuan kemanusiaan serta pembangunan rumah sakit di Palestina.
Sementara itu, Channel News Asia (CNA) menggarisbawahi komitmen konkret Indonesia di lapangan. CNA melaporkan rencana Indonesia untuk mengirimkan hingga 8.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.
Terkait hal ini, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk menyediakan pasukan dalam jumlah berapa pun yang dibutuhkan, meskipun rencana tersebut saat ini masih tertunda akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dan kompleksitas syarat politik.
Dari sudut pandang yang lebih kritis, media asal Perancis, AFP, menyoroti skema keanggotaan BoP yang dinilai kontroversial. Syarat iuran 1 miliar dollar AS tersebut memicu kritik global karena dianggap menyerupai sistem transaksional (pay-to-play).
Menurut AFP, penolakan Indonesia untuk membayar iuran tersebut dipandang sebagai sikap menjaga prinsip.
AFP juga mencatat ketegasan Presiden Prabowo yang membuka kemungkinan untuk menarik diri dari keanggotaan BoP apabila forum tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional atau tidak memberikan keuntungan bagi kemerdekaan Palestina. (*)
