Caption: Istimewa
Hariannarasi.com, Tanggamus – Penyidik Kejaksaan Negeri Tanggamus menggeledah Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanggamus, Kamis (19/11/2026).
Penggeledahan itu untuk mengamankan puluhan dokumen persetujuan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Suka Agung Barat, Kecamatan Bulok, Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penggeledahan di Dinas PMD merupakan lanjutan dari penggeledahan di Kantor Pekon Suka Agung Barat dan Kantor Kecamatan Bulok.
Dari dua lokasi sebelumnya, penyidik telah mengamankan 89 dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Di Kantor Dinas PMD, penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) mengamankan puluhan dokumen yang berkaitan dengan persetujuan Dinas PMD dalam proses pencairan anggaran pekon.
Dokumen tersebut akan diteliti untuk mendalami mekanisme persetujuan pencairan anggaran, proses verifikasi, serta pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan APBPekon.
Dengan penggeledahan ini, penyidik telah menelusuri tiga lokasi pemerintahan, yaitu Kantor Pekon Suka Agung Barat, Kantor Kecamatan Bulok, dan Kantor Dinas PMD Kabupaten Tanggamus.
Kasi Pidsus Kejari Tanggamus Ref Aristomy Siahaan, mewakili Kajari Tanggamus Sunandar Pramono, mengatakan penyidik masih mengembangkan penyidikan dengan menelusuri dokumen dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Penanganan perkara ini tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi di tingkat pekon. Kami juga mendalami proses persetujuan, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan APBPekon,” kata Ref Aristomy.
“Kami akan bekerja secara profesional dan objektif dalam mengungkap perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang diperoleh,” ujarnya.
“Seluruh dokumen yang telah diamankan akan dianalisis untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Sementara itu, pihak Inspektorat Tanggamus maupun Dinas PMD belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait penggeledahan tersebut.
Salah satu pihak yang dikonfirmasi mengatakan, “Penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan merupakan bagian dari SOP dalam penanganan pemeriksaan. Seluruh proses dan kewenangan penanganan perkara sepenuhnya berada di pihak Kejaksaan.” ungkapnya. (*)






