Caption : ist
Hariannarasi.com, Tanggamus – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tanggamus, Wandi, S.E., kembali turun ke basis konstituen guna menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda Reses Masa Sidang I Tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Pedukuhan Pasar Simpang, Pekon Kagungan, Kecamatan Kotaagung Timur, Minggu (7/12) ini, menjadi momentum bagi warga untuk menumpahkan berbagai persoalan mendasar mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, politisi Partai Golkar ini mencatat sedikitnya tiga isu krusial yang menjadi sorotan utama warga, antara lain kerusakan infrastruktur jalan, lonjakan tarif iuran PDAM, serta manajemen pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Wandi menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar menampung, melainkan mengawal aspirasi tersebut hingga terealisasi dalam kebijakan pemerintah daerah.
Solusi Taktis Infrastruktur dan Sampah
Terkait keluhan kerusakan jalan, Wandi menawarkan pendekatan ganda. Ia menyarankan pemanfaatan Dana Desa (DD) sebagai solusi jangka pendek.
Namun, untuk perbaikan skala besar, ia mendesak pemerintah pekon agar segera menyusun proposal pengajuan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Pemerintah pekon harus proaktif membuat proposal. Insyaallah, saya siap menggiring dan mengawal ketat prosesnya hingga perbaikan jalan tersebut terealisasi,” tegas Wandi.
Sementara itu, menanggapi persoalan sampah yang mengganggu estetika dan kesehatan lingkungan, Wandi menyiapkan skema bantuan berupa pengadaan armada pengangkut sampah hingga pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
Meski demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan lahan dari pihak pekon sebagai syarat mutlak.
“Kuncinya ada di ketersediaan lahan. Jika pihak pekon sudah menyiapkan lahan, itu menjadi pintu masuk bagi kami untuk mengajukan pembangunan fisik TPS ke Dinas PUPR,” paparnya.
Evaluasi Layanan PDAM dan Pemberdayaan Ekonomi
Isu kenaikan iuran bulanan PDAM juga mendapat atensi khusus. Wandi meminta masyarakat segera melakukan inventarisasi data pelanggan yang terdampak.
Data tersebut akan menjadi bekal baginya untuk melakukan klarifikasi dan konsultasi langsung dengan manajemen PDAM Way Agung guna menelusuri penyebab kenaikan tarif yang memberatkan warga.
Menutup kegiatan reses, Wandi juga membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi kelompok masyarakat produktif, mulai dari pelaku UMKM, kelompok tani, hingga nelayan. Ia mengingatkan bahwa fungsi legislatif adalah jembatan antara rakyat dan eksekutif.
“Sebagai wakil rakyat, tugas kami menyuarakan kebutuhan publik. Bagi warga yang memiliki kendala, silakan dimusyawarahkan. Apa yang menjadi keluhan, kami siap mendorong solusinya,” pungkas Wandi. (*)
