Caption : ist
Hariannarasi.com, Tanggamus – Kebijakan baru Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Dana Desa (DD) menuai keresahan luas, termasuk di Kabupaten Tanggamus.
Aturan ini, yang mensyaratkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) untuk pencairan DD Tahap II, membuat ratusan desa terancam gagal menerima dana yang telah dianggarkan dalam APBDes.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Tanggamus menyampaikan keberatan mereka kepada Wakil Bupati Agus Suranto dan Kepala Dinas PMD Arpin (29/11).
Sekretaris APDESI, Sumadi, mengungkapkan kekhawatiran para kepala desa karena DD Tahap II Non-Earmark tidak dicairkan, padahal banyak desa (pekon) sudah melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Banyak pekon yang sudah melaksanakan kegiatan sementara tidak cair. Mau bagaimana kawan-kawan kakon ini,” kata Sumadi, menyoroti perbedaan DD dengan anggaran daerah yang bisa menggunakan dana talangan.
Di Tanggamus, dari total pekon, 167 pekon belum menerima DD Tahap II Non-Earmark, dengan total dana Non-Earmark yang tertunda mencapai hampir Rp 40 Miliar.
DD Non-Earmark yang peruntukannya bebas sesuai kewenangan desa (pembangunan, insentif, dll.) ini nilainya berkisar antara Rp 250 hingga 400 juta per pekon.
PMK 81/2025: KDMP Jadi Kunci Penyaluran DD Tahap II
Kepala Dinas PMD Tanggamus, Arpin, membenarkan bahwa PMK 81/2025, yang dilatarbelakangi Inpres No. 9 tentang percepatan pembuatan KDMP dan efisiensi APBN, membuat DD Non-Earmark tidak dapat disalurkan.
Inti dari Pasal 29B PMK 81/2025 adalah: Dana Desa Tahap II akan ditunda penyalurannya—baik yang earmark (telah ditentukan peruntukannya seperti BLT DD, stunting) maupun non-earmark l, jika persyaratan penyaluran belum disampaikan secara lengkap dan benar.
“Syarat baru ini mencakup pembentukan KDMP. Jika hingga akhir tahun tidak dipenuhi, dana tersebut dapat dialihkan untuk prioritas pemerintah pusat,” jelasnya.
APDESI Akan Dorong Masalah ke DPR RI
Menanggapi situasi ini, APDESI Tanggamus berencana bertemu Ketua DPRD dan unsur pimpinan pada hari Senin untuk meminta bantuan menyuarakan persoalan penundaan DD ini ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu DPR-RI.
Wabup Agus Suranto dan Kepala Dinas PMD Arpin mempersilakan langkah APDESI tersebut, namun berpesan agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan, menegaskan bahwa Pemda Tanggamus hanya pelaksana kebijakan pusat. (*)
