Caption : Para Mahasiswa dan Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Rafly Rayhan Al Khajri (bawah) dan Civitas Akademika serta Rektor UII Prof. Fathul Wahid (atas).
Hariannarasi.com, Jakarta – Mahasiswa di berbagai Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia mulai menampakkan taringnya, para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seperti BEM UGM, UI, Unpad, Undip dan Unhas mengancam akan turun ke Jakarta jika Presiden Jokowi tidak berubah dan terus menerus Cawe-cawe dalam pemilu 2024.
Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) Mohammad Haikal Febrian Syah mengatakan, bahwa tindakan ini sebagai bentuk dari perjuangan mahasiswa dan rakyat atas rusaknya tatanan demokrasi.
“Gerakan ini harus kuat dan rapat, konsolidasi yang rapat sangat dibutuhkan agar gerakan ini tidak terpecah-pecah. Tentunya para mahasiswa sebagai pemantik saja, semua elemen masyarakat harus bergerak, mulai dari buruh, petani, dan semua lapisan masyarakat,” jelas Ketua BEM Unpad ini, Jumat (2/2).
Ia menambahkan, bahwa seluruh mahasiswa harus bersatu agar gerakan ini tidak parsial. Saat ini baru beberapa kampus yang menyatakan kritik terhadap pemerintah Jokowi, namun masih dalam internal mereka.
“Jangan sampai tindakan ini lemah, tentu penggalangan kekuatan harus dilakukan, agar tidak tersimpul di ujung saja,” kata dia.
Ia melanjutkan, nantinya tindakan yang akan dilakukan bisa berupa audiensi dengan penguasa, pengajuan atau permintaan, dan bisa juga turun kejalan sebagai bentuk penolakan politik dinasti. “Tidak hanya soal aksi, tapi bisa juga rekomendasi kepada pemerintah,” ujarnya.
Sementara, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof. Sulistyowati Irianto menjelaskan, bahwa pihaknya mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak mementingkan politik sesaat dan nepotisme keluarga. Pihaknya tak akan tinggal diam dan terus akan mengawasi apa yang akan terjadi kedepannya.
“Civitas Akademika UI akan terus mengawasi apa yang terjadi diluar sana, pesan yang disampaikan jelas agar para penyelenggara negara melaksanakan pemilu dengan cara jujur dan adil,” kata Prof. Sulistyowati.
Ia mengatakan, bahwa masifnya kecurangan yang terjadi menjelang pemilu ini dilakukan dengan sadar dan sepengetahuan penyelengara negara.
“Ini akan merusak Indonesia, bahkan bisa saja setelah pemilu dilakukan maka hasil pemilu tidak mendapatkan legitimasi publik,” kata dia. (red)
