Update Kasus Cabul Eks Kaprodi Unila, Cium Kening Mahasiswi 2 Kali dan Bilang Gemes? Mahasiswa Tuntut RF Dipecat Permanen!

- Editor

Selasa, 17 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: Istimewa

Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Forum diskusi terbuka yang digelar Senin (16/11) mempertemukan mahasiswa, pimpinan Universitas Lampung, dan Satgas PPKPT untuk membahas dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen.

Mahasiswa menilai penanganan berlarut-larut dan menuntut sanksi tegas, sementara pimpinan kampus menegaskan proses harus melalui pemeriksaan dan pembuktian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Satgas PPKPT menyatakan penyelidikan terus berjalan melalui konsultasi dengan ahli dan hasilnya disampaikan kembali kepada rektorat.

Dalam forum itu, perdebatan mengerucut pada tiga hal, yaitu kecepatan penanganan, kewenangan memberi sanksi, dan mekanisme pelaporan ke kementerian.

Jenderal lapangan saat aksi, Jane Elizabeth, menilai penanganan kasus tersebut sudah terlalu lama dan berlarut-larut. Ia juga menilai Satgas PPKPT telah menyalahi aturan Permendikbudristek.

“Penanganan kasus ini sudah terlalu lama dan berlarut-larut, menurut Permendikbudristek, itu pemeriksaan hanya maksimal 3 hari. Dan juga tindak lanjut laporan itu paling lama 7 hari,” kata Jane Elizabeth.

Klaim itu merujuk pada tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, bukan keseluruhan pemeriksaan. Dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, pemeriksaan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari.

Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lambat 3 hari setelah pemeriksaan selesai, dengan jangka waktu paling lama 7 hari. Pimpinan perguruan tinggi kemudian menerbitkan keputusan paling lama 5 hari setelah menerima rekomendasi.

“Ketidakhadiran terduga pelaku dalam forum terbuka menunjukkan pihak rektorat tidak berkomitmen terhadap surat pernyataan yang telah disepakati sebelumnya,” kata Jane Elizabeth.

BEM Minta Rektorat Unila Beri Sanksi Tegas

Ketua BEM Unila, Aditya Putra Bayu, berharap bukti yang telah disampaikan dalam forum menjadi dasar sanksi tegas.

“Harapannya, kita, ketika sudah berdiskusi, kemudian bukti-bukti sudah kita ungkapkan di sini, sanksi bisa menjadi berat dan rekomendasi kementerian bisa menonaktifkan pelaku secara permanen,” ujar Aditya Putra Bayu.

Menanggapi desakan itu, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Habibullah Jimad, menegaskan rekomendasi tidak dapat diberikan secara sembarangan.

“Rekomendasi tidak dapat diberikan secara sembarangan. Seluruh proses harus melalui tahapan pemeriksaan dan pembuktian terlebih dahulu,” kata Habibullah Jimad.

Pihak Satgas PPKPT menegaskan sudah menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan rektorat, tetapi tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi.

“Kami sudah memberikan rekomendasi dan menyampaikannya kepada pimpinan rektorat. Namun, kami tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi karena hal tersebut merupakan kewenangan pimpinan,” kata perwakilan Satgas PPKPT.

Pembagian kewenangan itu ditegaskan Unila. Satgas PPKPT berwenang memeriksa, menyusun kesimpulan, dan menyampaikan rekomendasi. Rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi menindaklanjuti melalui keputusan.

Untuk dosen berstatus PNS, pengenaan hukuman disiplin dilaksanakan pejabat yang berwenang berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021.

Rektor Universitas Lampung, Lusmeilia Afriani, kembali menjelaskan mekanisme pelaporan secara administratif sebelum perkara diteruskan ke kementerian.

“Untuk bisa ke kementerian, harus ada bukti pemeriksaan terakhir dari kita. Jadi, PPKPT kan sudah periksa, nah sekarang dari FKIP sedang membentuk tim untuk pemanggilan bersangkutan secara administrasi ya, kita kan di perguruan tinggi. Nanti setelah itu baru kita kirim ke kementerian,” ujar Lusmeilia Afriani.

Kronologi dan langkah yang sudah diambil
Kasus ini bermula dari dugaan peristiwa pada 5 Mei 2026, saat mahasiswi pascasarjana berinisial SA mendatangi dosen berinisial RF untuk meminta tanda tangan dokumen setelah seminar hasil.

Dalam keterangan korban kepada kuasa hukum, RF disebut melontarkan kalimat “Saya gemas dengan kamu”, kemudian diduga memeluk, memegang pipi, hingga mengecup kening korban sebanyak dua kali. Korban disebut sempat mendorong dan menunjukkan penolakan.

Satgas PPKPT Unila telah memeriksa pelapor, terlapor, saksi, dan ahli, serta menyatakan menemukan unsur kekerasan dalam peristiwa yang dialami SA.

Di luar kampus, korban melalui kuasa hukum dari YLBHI-LBH Bandar Lampung melaporkan peristiwa itu ke Polda Lampung pada 9 November 2026. Laporan tercatat dengan Nomor STTLP/B/885/XI/2026/SPKT/ Polda Lampung.

Di internal kampus, Unila telah mencopot RF dari jabatan Koordinator Program Studi dan tidak lagi melibatkannya dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Wakil Rektor Unila, Prof Sunyono, mengatakan keputusan itu diambil setelah pimpinan menerima rekomendasi Satgas PPKPT.

“Kemarin Satgas PPKPT sudah menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan universitas. Per hari ini, melalui surat resmi maupun koordinasi karena beliau rektor sedang berada di Surabaya, sudah diputuskan untuk memberikan sanksi,” kata Sunyono.

Dekan FKIP Unila, Albet Maydiantoro, sebelumnya menyampaikan penghentian sementara tugas RF dari aktivitas pembimbingan, pembahasan, dan pengajaran pada jenjang S1, S2, hingga S3.

“Kami tegaskan kembali bahwa FKIP Unila menyatakan nol toleransi terhadap segala bentuk pelecehan seksual, perundungan, dan kekerasan dalam bentuk apa pun di lingkungan kampus,” kata Albet Maydiantoro.

Tanggapan Pelaku dan Kuasa Hukum Korban

RF menyatakan, menghormati proses hukum dan siap kooperatif, serta memilih tidak berkomentar lebih jauh agar tidak mengganggu pemeriksaan.

“Saya menghormati setiap proses hukum yang berjalan, dan saya siap bersikap kooperatif serta mengikuti seluruh prosedur yang berlaku. Karena perkara ini sedang dalam proses, saya memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh agar tidak mengganggu jalannya pemeriksaan,” ujar RF.

“Saya juga menghormati pihak yang merasa dirugikan dan berharap semua pihak dapat dijaga haknya,” kata RF.

“Mohon pemberitaan tetap berimbang dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Untuk selanjutnya, tanggapan resmi akan saya sampaikan melalui kuasa hukum saya,” tutur RF.

Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, mendesak rektor segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Satgas PPKPT melalui mekanisme yang berlaku.

“Universitas tidak boleh membiarkan perkara tersebut menggantung tanpa keputusan dan pertanggungjawaban yang jelas,” kata Prabowo Pamungkas.

Unila menegaskan pemberhentian sebagai PNS harus melalui mekanisme disiplin kepegawaian. Pasal 74 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur sanksi administratif bagi dosen ASN yang terbukti melakukan kekerasan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini PP Nomor 94 Tahun 2021.

“Hal semacam ini memang tidak boleh ada di kampus. Terkait tuntutan tambahan yang disampaikan mahasiswa, akan segera kami tindak lanjuti demi perlindungan korban. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan tertinggi dan mengikuti mekanisme disiplin PNS,” ujar Sunyono.

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Unila, Budi Sutomo, menegaskan komitmen kampus menangani laporan sesuai peraturan.

“Unila menegaskan komitmennya dalam menangani setiap laporan dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus secara serius, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Budi Sutomo.

Hingga forum berakhir, proses administratif di FKIP untuk pemanggilan terlapor masih berjalan, sementara proses pidana di Polda Lampung juga masih berlanjut.

Pihak kepolisian menyatakan, masih akan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk pihak Unila, serta telah menerima barang bukti berupa pakaian dan komunikasi melalui WhatsApp yang diserahkan korban. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Mendikdasmen Ngakak, Banyak Anggota DPR Lulusan Paket C Ikut Duduk Bikin UU
Kampus Atau Sarang Predator Seksual? BEM Bongkar 4 Kasus Kekerasan Seksual di Unila!
Mahasiswa Unila Geruduk Rektorat, Desak Usut Tuntas Dugaan Pelecehan Oknum Dosen
Alami Kekerasan Seksual, Mahasiswi Unila Akhirnya Lapor ke Polda, Kaprodi Terlapor Terancam Dipecat
Sudah Diusut Berbulan-bulan, Kok Baru Viral? Rektor Unila Akhirnya Buka Suara Terkait Pelecehan Seksual Oknum Dosen!
Viral! Mahasiswi Lampung Ungkap Dugaan Pelecehan Seksual, Diduga Oknum Dosen dan Kaprodi di FKIP UNILA!
835 Guru PPPK Tanggamus Gigit Jari, Tunjangan Sertifikasi 6 Bulan Tak Kunjung Cair, Lah Kok Bisa?!
Dari Kelas Hingga Musala, Wajah SMKN 1 Kota Agung Barat Berubah Total Usai Disentuh CSR PT Asia Makmur
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 08:12 WIB

Update Kasus Cabul Eks Kaprodi Unila, Cium Kening Mahasiswi 2 Kali dan Bilang Gemes? Mahasiswa Tuntut RF Dipecat Permanen!

Senin, 16 November 2026 - 15:01 WIB

Mendikdasmen Ngakak, Banyak Anggota DPR Lulusan Paket C Ikut Duduk Bikin UU

Jumat, 13 November 2026 - 09:52 WIB

Kampus Atau Sarang Predator Seksual? BEM Bongkar 4 Kasus Kekerasan Seksual di Unila!

Kamis, 12 November 2026 - 13:02 WIB

Mahasiswa Unila Geruduk Rektorat, Desak Usut Tuntas Dugaan Pelecehan Oknum Dosen

Selasa, 10 November 2026 - 21:14 WIB

Alami Kekerasan Seksual, Mahasiswi Unila Akhirnya Lapor ke Polda, Kaprodi Terlapor Terancam Dipecat

Berita Terbaru