Ini Simulasi Gaji dan Tunjangan Pensiun Gibran Usai Mundur dari Wapres! 

Caption: Istimewa

Hariannarasi.com, Jakarta – Gibran Rakabuming Raka disebut berhak menerima uang pensiun sekitar Rp23,27 juta per bulan setelah mundur dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis, 12 November 2026.

Angka tersebut merupakan hasil simulasi perhitungan, bukan angka resmi yang telah diumumkan pemerintah.

Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 12 November 2026.

Ketua MPR, Ahmad Muzani, membenarkan kedatangan Gibran untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada seluruh pimpinan lembaga tersebut. Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri.

Dasar hukum perhitungan pensiun tersebut bersumber pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.

Pasal 6 ayat (1) undang-undang itu menyebut Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Gaji pokok Wakil Presiden diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Gaji pokok itu sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, yakni 4 kali Rp5.040.000, sehingga menjadi Rp20.160.000 per bulan. Dengan acuan itu, pensiun pokok yang berpotensi diterima mencapai Rp20,16 juta per bulan.

Simulasi total penerimaan tunai dihitung dengan menambahkan tunjangan yang melekat sesuai aturan pensiun Pegawai Negeri Sipil. Perhitungan itu menggunakan asumsi tanggungan seorang istri dan dua anak.

1. Pensiun pokok
2. Tunjangan istri 10 persen
3. Tunjangan anak 2 persen per anak, maksimal 2 anak
4. Tunjangan beras Rp72.420 per jiwa, dihitung 4 jiwa
5. Total penerimaan tunai

Rincian di atas masih bersifat simulasi administratif. Pembahasan pensiun itu bersifat hipotetis dan tidak otomatis berarti Gibran sudah menerima uang pensiun hanya karena muncul pembicaraan mengenai pengunduran diri.

Hak itu berlaku jika pemberhentian ditetapkan dengan hormat, tunjangan jabatan dihentikan, dan pensiun mengalir seumur hidup mulai bulan berikutnya, kecuali yang bersangkutan kembali menjabat.

Selain penerimaan tunai, mantan Wakil Presiden juga memiliki hak atas sejumlah fasilitas negara berdasarkan undang-undang yang sama.

Pasal 7 menyebut bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden selain pensiun pokok juga diberi tunjangan sesuai peraturan pensiun Pegawai Negeri, biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya.

Pasal 8 menyebut kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya, serta disediakan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

Proses pengunduran diri Gibran masih berlanjut di MPR. MPR menjadwalkan Rapat Gabungan pada Jumat, 13 November 2026 pukul 14.00 WIB untuk menentukan jadwal Sidang Paripurna penetapan Wakil Presiden. (*)