Caption: Istimewa
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Sejumlah organisasi buruh di Lampung menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2027 sebesar Rp3.285.152,48 per bulan. Buruh menilai besaran tersebut masih jauh di bawah standar hidup layak.
Penetapan UMP 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/666/V.08/HK/2026 tentang Penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Lampung Tahun 2027, yang ditetapkan di Telukbetung pada 20 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
UMP 2027 naik Rp237.418,48 atau 7,79 persen dibanding UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp3.047.734. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi kedua dalam lima tahun terakhir. Kenaikan tertinggi sempat terjadi pada 2023, yakni 7,89 persen.
Penolakan disampaikan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Lampung dan Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia-Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN) Lampung.
Kedua organisasi menyebut standar hidup layak minimal di Lampung sebesar Rp4,09 juta.
Kalaupun tidak bisa ditetapkan sesuai standar hidup layak sebesar Rp4 juta, buruh menyatakan masih bisa berkompromi jika UMP 2027 setidaknya mencapai Rp3,5 juta.
“Kenaikan sebesar 7,79 persen atau sekitar Rp237.418,48 jauh dari kata layak dan tidak mencerminkan kondisi riil kebutuhan hidup masyarakat,” ujar Koordinator KASBI Lampung Rifki Indrawan, Jumat (20/11/2026).
“Kalau memang pemerintah Provinsi Lampung ini perhatian terhadap kesejahteraan kaum buruh, ya jangan jauh-jauh dari situ (4 juta),” kata Ketua FPSBI-KSN Provinsi Lampung Yohanes Joko Purwanto saat dihubungi terpisah.
Joko menyatakan berencana melayangkan gugatan terkait penetapan UMP 2027.
“Yang paling mungkin itu gugat di PTUN. Kita akan lakukan. Setidaknya rencananya berdiskusi dengan kawan-kawan Pusat Perjuangan Rakyat Lampung dan Koalisi Pusat Buruh. Rencananya mau gugat ke PTUN soal UMP ini,” ujarnya.
Pemprov: Sudah Melalui Dewan Pengupahan
Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan penetapan UMP 2027 telah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung selama dua hari. Rapat diikuti seluruh unsur Dewan Pengupahan dan diselesaikan pada Kamis (19/11/2026) sore.
“Alhamdulillah kemarin (Kamis) kami, Dewan Pengupahan, sudah melaksanakan rapat selama dua hari dan diikuti semua unsur dari Dewan Pengupahan. Kami sudah merampungkan kemarin sore sampai dengan menjelang magrib,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Agus Nompitu, Jumat (20/11/2026).
Agus menyebut besaran kenaikan tersebut ditetapkan berdasarkan perhitungan dengan nilai alfa 0,8. (*)






