Caption: Kasatreskrim Polres Tanggamus, AKP Khairul Yasin Ariga.
Hariannarasi.com, Tanggamus – Satreskrim Polres Tanggamus masih menunggu putusan inkrah perkara perdata di Pengadilan Negeri sebelum melanjutkan penyidikan pidana dugaan pemalsuan tanda tangan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB).
Perkara itu berkaitan dengan sengketa hak atas aset lahan dan upaya balik nama sertifikat tanah di Dusun Kebun Kelapa, RT 01/05 Pekon Sukarame, Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasat Reskrim Polres Tanggamus, AKP Khairul Yasin Ariga, menegaskan penyidik tidak sengaja menunda perkara.
Menurut dia, perkara ini terdiri dari dua perkara yang saling berkaitan, sehingga perkara perdata diselesaikan terlebih dahulu sebelum perkara pidana dimajukan.
“Tidak ada maksud sengaja menunda perkara ini. Achmad Bastari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pada saat penyidikan sebelumnya pada kasus pidana pemalsuan tanda tangan APHB. Karena persoalan ini ada dua perkara, jadi yang pertama kami selesaikan yang perkara perdatanya dulu, setelah itu baru pidananya dimajukan,” ujar Khairul Yasin Ariga saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026).
Penetapan tersangka tersebut telah dilakukan sejak 2023. Hingga kini, tersangka belum ditahan, hal yang dipersoalkan pihak pelapor.
Perkara bermula dari laporan Devi Noviana terhadap kakak kandungnya, Achmad Bastari. Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 10 Juni 2022.
Pelapor menyebut kakaknya berupaya menguasai lahan tanah harta peninggalan orang tua dengan mengubah lima sertifikat tanah hak milik atas nama Hj Waywunah, ibunya, menjadi atas nama Achmad Bastari.
Upaya itu terungkap setelah pihak keluarga dihubungi Kantor Pertanahan Tanggamus. Dalam surat kuasa APHB tersebut, tercantum tanda tangan Devi Noviana dan enam saudara lainnya. Pelapor memastikan tanda tangan itu palsu.
“Saya dan enam saudara saya yang lain bertanda tangan di surat itu, namun tanda tangan itu dipastikan palsu,” kata Devi melalui suaminya, Heru Widodo.
Karena musyawarah keluarga tidak menemukan solusi, perkara itu dilaporkan ke Polres Tanggamus pada 4 Oktober 2022. Laporan diterima dengan nomor LP/1134/X/SPKT/POLRES TANGGAMUS/POLDA LAMPUNG.
Dalam versi pelapor, persoalan bermula saat Devi mengajukan permohonan blokir atas lima sertifikat milik ibunya ke BPN Tanggamus pada September 2022.
Keesokan harinya, ia dipanggil Kepala BPN dan ditunjukkan surat kuasa yang menjadi awal terungkapnya dugaan pemalsuan.
Di surat kuasa itu terdapat delapan nama adik dan saudara kandung yang tanda tangannya diduga dipalsukan. BPN kemudian memproses pemblokiran tersebut.
Khairul Yasin Ariga mengatakan, sejak laporan pertama masuk hingga ia menjabat, penyidik bersama penasihat hukum kedua pihak telah berupaya memediasi konflik tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan.
Mediasi itu dilakukan karena kedua pihak masih terikat hubungan darah, yakni ibu dan dua orang anak kandungnya. Upaya itu belum membuahkan kesepakatan sehingga laporan dilanjutkan.
“Ya, saat ini kami sedang menunggu hasil putusan perdatanya dulu. Kalau kami sudah tahu hasil putusan siapa yang memenangkan perkara sengketa lahannya, baru kemudian kami melanjutkan pada perkara pidana soal pemalsuan tanda tangan APHB yang dilaporkan oleh Ibu Devi waktu tahun 2022 lalu itu,” kata dia.
Ia meminta pelapor berkoordinasi lebih lanjut dengan penasihat hukumnya untuk memastikan isi amar putusan perdata.
Menurut dia, perkara perdata itu sepertinya sudah inkrah, tetapi penyidik belum mengetahui amar putusan dan siapa pemenangnya.
“Sepertinya soal perdatanya sudah beres dan sudah inkrah. Cuma kami belum tahu amar putusan pengadilan itu apa isinya dan siapa pemenangnya. Jadi nanti kalau sudah selesai perkara itu, baru soal pidananya kami lanjutkan,” tandasnya.
Hingga berita ini ditulis, Polres Tanggamus belum mengumumkan tindak lanjut penyidikan pidana sebelum amar putusan perdata itu diterima secara resmi. (*)
