Caption: Istimewa
Hariannarasi.com, Tanggamus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus bersama BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan bagi 6.456 pekerja rentan di Gedung Serba Guna (GSG) Islamic Center Kotaagung, Rabu (18/11/2026).
Program tersebut memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja sektor informal yang dibiayai melalui APBD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebanyak 6.456 pekerja itu berasal dari sektor perikanan, perdagangan, dan transportasi. Selain itu, melalui program 1 Pekon 80 Pekerja Rentan yang bekerja sama dengan pemerintah pekon, tercatat 480 pekerja telah mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, total pekerja rentan yang telah mendapatkan perlindungan mencapai 6.936 pekerja.
Peluncuran dihadiri Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel Kuncoro Budi Winarno, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pringsewu Faisal Yamani dan unsur Forkopimda.
Bupati Saleh mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting, terutama bagi pekerja informal yang memiliki risiko pekerjaan cukup tinggi tetapi belum seluruhnya mendapatkan perlindungan.
Ia mencontohkan nelayan di Tanggamus yang bekerja dengan risiko tinggi di sektor kelautan dan perikanan.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat penting karena memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarga ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian,” ujar Saleh Asnawi.
Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, serta Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Bupati berharap jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan dapat terus ditingkatkan pada tahun 2027.
“Program ini dilaksanakan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru dikarenakan hilangnya sumber penghasilan atau tulang punggung keluarga sebagai akibat dari musibah yang terjadi,” kata Saleh.
Saleh juga meminta organisasi perangkat daerah, perusahaan, instansi, hingga pemerintahan pekon ikut berpartisipasi memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan data yang disampaikan Bupati, capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Tanggamus saat ini mencapai sekitar 18,48 persen atau setara 56.673 pekerja dari target 22 persen atau 67.518 pekerja. Capaian tersebut sudah mencapai sekitar 84 persen dari target yang ditetapkan.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pringsewu Faisal Yamani menjelaskan pekerja rentan merupakan kelompok pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal yang memiliki kondisi pekerjaan dengan risiko cukup tinggi dan keterbatasan perlindungan sosial.
Kelompok tersebut antara lain pengemudi ojek, sopir angkutan umum, tukang becak, nelayan, petani, pedagang kaki lima, pelaku UMKM, hingga pekerja sektor jasa lainnya.
Melalui program tersebut, pekerja mendapatkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Manfaatnya tidak hanya berupa santunan, tetapi juga mencakup biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja sesuai ketentuan program serta beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi persyaratan.
“Apabila peserta mengalami musibah kecelakaan kerja, pengobatannya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dinyatakan sembuh oleh dokter,” jelas Faisal.
Faisal menyebut Kabupaten Tanggamus menjadi daerah pertama di Provinsi Lampung yang melaksanakan inovasi program perlindungan pekerja rentan tersebut.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel Kuncoro Budi Winarno mengapresiasi dukungan kebijakan dan penganggaran Pemkab Tanggamus untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah menjadi bagian penting karena sebagian pekerja rentan belum memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar iuran secara mandiri, sementara risiko kecelakaan maupun kematian dapat terjadi kapan saja.
“Ini bukan sekadar memberikan bantuan pembayaran, tetapi juga merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah hadir memberikan rasa aman, kepastian perlindungan, serta keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja,” ungkap Kuncoro. (*)






