Bangun RSUD Tipe D Talang Padang, Pemkab Tanggamus Tetapkan Lahan 2.450 Meter, Ini Lokasinya!

- Editor

Rabu, 23 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : Ilustrasi

Hariannarasi.com, Tanggamus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus resmi menetapkan Pekon Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, sebagai lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D.

Proyek ini bertujuan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan rujukan sekaligus menekan beban kapasitas rumah sakit yang sudah ada di wilayah tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tanggamus, Suhartono, pada Rabu (23/9/2026) menjelaskan, legalitas lokasi tersebut telah disahkan melalui Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.377/25/08/2026.

​“Ini merupakan pengumuman resmi terkait penetapan lokasi pembangunan RSUD Tipe D Talang Padang, yang menjadi bagian dari tahapan pengadaan tanah. Informasinya dipublikasikan agar masyarakat mengetahui rencana dan tahapan pembangunan,” ujar Suhartono.

​Berdasarkan data dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, pembangunan fasilitas kesehatan tersebut membutuhkan lahan seluas 2.450 meter persegi.

Area ini mencakup delapan bidang tanah terdampak yang masing-masing tercatat atas nama Rosmala Dewi, Sri Intan, Valeria Caroline Desmita, Alm. Nurlena/Atu Fiyani, Alm. Sutaryo/Yosida, Nona Diera Yosefina Hartono, serta dua bidang tanah atas nama Andi.

​Lokasi pembangunan di Pekon Banding Agung tersebut berbatasan langsung dengan sejumlah bidang tanah warga, jalan lingkungan, Jalan Raden Intan, serta area UPTD Puskesmas Talang Padang.

​Publikasi penetapan lokasi ini dilakukan berdasarkan instruksi Surat Sekretariat Daerah Nomor 400.7/4370/25/2026 tertanggal 18 September 2026.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Pemkab Tanggamus memberikan hak kepada masyarakat atau pemilik lahan yang merasa keberatan untuk menempuh jalur hukum.

​Gugatan penolakan penetapan lokasi dapat diajukan secara resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat dengan batas waktu maksimal 30 hari kerja terhitung sejak penetapan lokasi dikeluarkan. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Dari Tuntut Kapolda Jateng Dipecat hingga Pemakzulan Gibran, Ini 5 Tuntutan Massa di Mapolda Lampung!
Ayah Korban Batalkan Damai Setelah Lihat Video, Minta Kasus Dugaan Perundungan Siswa SD di Lambar, Diproses Hukum! 
Polda Lampung Ringkus 155 Tersangka Curanmor dalam 12 Hari, 90 Motor dan 6 Mobil Disita, Ini Modus Paling Liciknya!
Bawa Senpi Rakitan 6 Peluru Aktif, Pemburu Rusa di Way Kambas Diciduk Polisi, Dua Rekannya DPO!
BRI Kotabumi Catat 6.796 BRILink Agen hingga Oktober 2026, Lampaui Target! 
8 Pejabat Eselon II Metro Dirombak! Ini Daftar Jabatan Barunya
Bukan Lari Biasa! Kiluan Tanggamus Colour Fun Run Siap Pecah dengan 2.000 Peserta
Orang Tua Batalkan Damai Setelah Lihat Video Utuh, Kasus Bullying Anak di Lambar Berlanjut ke Jalur Hukum! 
Berita ini 80 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 16:15 WIB

Dari Tuntut Kapolda Jateng Dipecat hingga Pemakzulan Gibran, Ini 5 Tuntutan Massa di Mapolda Lampung!

Senin, 9 November 2026 - 14:26 WIB

Ayah Korban Batalkan Damai Setelah Lihat Video, Minta Kasus Dugaan Perundungan Siswa SD di Lambar, Diproses Hukum! 

Senin, 9 November 2026 - 13:03 WIB

Polda Lampung Ringkus 155 Tersangka Curanmor dalam 12 Hari, 90 Motor dan 6 Mobil Disita, Ini Modus Paling Liciknya!

Senin, 9 November 2026 - 12:59 WIB

Bawa Senpi Rakitan 6 Peluru Aktif, Pemburu Rusa di Way Kambas Diciduk Polisi, Dua Rekannya DPO!

Senin, 9 November 2026 - 12:55 WIB

BRI Kotabumi Catat 6.796 BRILink Agen hingga Oktober 2026, Lampaui Target! 

Berita Terbaru