Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pengurus sementara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung gelar kunjungan ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, Jumat (13/12).
Kunjungan ini diterima Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, Sekretaris PWI Lampung Andi Panjaitan dan sejumlah pengurus harian.
Ketua Sementara Kadin Lampung, Feri Rizal mengatakan, Kadin Pusat di bawah kepemimpinan Arsyad Rasid telah membekukan kepengurusan Kadin Lampung masa bakti 2022-2027.
Hal itu sebagaimana tertuang dalam surat nomor: Skep/385/DP/XI/2024. Kemudian Kadin Pusat teah mengeluarkan surat kepengurusan Careteker Kadin Lampung nomor: Skep/391/DP/XI/2024 yang diketuai Feri Rizal.
Dengan demikian, Feri menegaskan kepengurusan Kadin Lampung yang dipimpin M Kadafi sudah tidak berlaku lagi. Sebab Kadin Pusat telah beberapa kali memanggil jajaran kepengurusan dalam rangka klarifikasi tapi tidak diindahkan.
Ia menjelaskan penunjukan Careteker ini untuk menggelar Musyawarah Provinsi percepatan Kadin Lampung. Hal itu sebagaimana instruksi Presiden Prabowo agar segera digelar Musyawarah Nasional Kadin sebelum April 2025.
Feri menjelaskan bila saat ini Kepres Kepengurusan Kadin Pusat masih di bawah kepemimpinan Arsyad Rasid bukan Anindya Bakrie. Secara de jure dan de facto kepengurusan Kadin yang sah di bawah kepemimpinan Arsyad Rasyid.
“SK Kadin berdasarkan Kepres. Presiden Prabowo belum mengeluarkan Kepres baru dan meminta agar dilakukan Munas dipercepat. Ketum Arsyad Rasyid yang harusnya habis masa jabatan pada 2026 telah bersedia menggelar Munas dipercepat dan tidak akan mencalonkan diri kembali,” ungkapnya.
Selanjutnya, Feri menjelaskan pihaknya akan memanggil Kadin kabupaten/kota di Lampung.
“Kita akan upayakan pendekatan mekanisme organisasi. Apabila tidak direspon maka akan dibekukan dan dibentuk careteker,” tegas dia.
Wakil Ketua Kadin Lampung (Caretaker), Ari Meizary Alfian mengatakan pihaknya bakal mengundang dan mengumpulkan ketua Kadin tingkat Kabupaten/Kota untuk mengadakan Musprov.
“Musprov rencananya akan kita lakukan sebelum bulan puasa 2025. Untuk waktu pasti dan tempat belum kita tentukan karena masih dalam pembahasan,” kata Ari Meizary.
“Jadi Musprov ini dilakukan sebelum dilaksanakan Munas, sehingga kita ada perwakilan dari Lampung saat diselenggarakan Munas,” imbuhnya.
Ia pun memastikan Musprov yang akan digelar sesuai dengan ketentuan dan aturan organisasi. Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Lampung, musprov ini berjalan sah jika diikuti 50 persen plus 1.
“Artinya dengan 8 kabupaten/kota saja sudah bisa memenuhi. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar agar Kadin punya legitimasi,” ujarnya.
Dia menyebut jika Musyawarah Kadin Indonesia akan diselenggarakan sekira Bulan April 2025. Ari mengatakan bahwa kepengurusan Kadin sementara ini dibentuk untuk menyelesaikan polemik yang terjadi ditubuh Kadin.
“Intinya kita tidak pecah, kita tetap ingin satu dan kita ingin Kadin bisa mensupport dan mengawal kebijakan pemerintah di semua tingkatan. Karena kita harus berpegangan pada aturan yang berlaku,” kata dia.
“Harapan kita Kadin tetap menjadi mitra strategis pemerintah. Karena pelaku usaha merupakan ujung tombak ekonomi. Pemerintah hanya regulator dan fasilitator. Ekonomi akan meningkat drastis kalau pengusaha jalan, maka ke depan Kadin harus bersatu,” tandasnya.
Sementara Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah menyatakan PWI siap mendukung organisasi Kadin agar dapat memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional.
Ia menyebut wartawan dan media akan menyampaikan informasi terkini seputar Kadin.
“Sebagai wartawan tentunya kami akan menyampaikan informasi sesuai dengan fakta dan data. Harapan kami Kadin Lampung akan semakin maju setelah Musprov nanti dan dapat meningkatkan kerjasama dengan PWI Lampung,” ujarnya. (*)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
