Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung langsung tancap gas pada hari pertama kerja tahun 2026, Jumat (2/1).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pusat pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini bukan sekadar ritual awal tahun, melainkan shock therapy untuk memastikan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan operasional layanan publik berjalan tanpa jeda pasca-libur.
Sidak dilaksanakan secara masif melalui tiga tim terpadu. Gubernur memimpin Tim I, sementara Tim II dikomandoi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi Irsan, dan Tim III oleh Asisten Administrasi Umum Sulpakar.
Sidak ini menegaskan kepatuhan terhadap UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Sorotan utama Gubernur tertuju pada RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM) sebagai rujukan terakhir (top referral) bagi seluruh kabupaten/kota di Lampung, Gubernur menilai rumah sakit pelat merah ini menghadapi tantangan kelebihan kapasitas (overcapacity) yang harus segera dijawab dengan akselerasi infrastruktur.
“Tidak ada rumah sakit rujukan lain, semua bermuara ke sini. Maka, dukungan penuh dari pemerintah provinsi adalah harga mati,” tegas Gubernur Mirza.
Dalam tinjauannya ke Instalasi Farmasi, IGD, dan Poliklinik, Gubernur mengumumkan terobosan strategis, RSUDAM diproyeksikan memiliki fasilitas LASIK pada tahun 2026.
Ini akan menjadikan RSUDAM sebagai pionir rumah sakit pemerintah pertama di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang menyediakan layanan teknologi mata mutakhir tersebut.
Di lapangan, layanan publik terpantau prima. Sutrisno (62), pasien onkologi asal Lampung Tengah, mengapresiasi konsistensi layanan BPJS di RSUDAM yang dinilainya sangat baik selama tiga tahun masa pengobatannya.
Evaluasi menyeluruh dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Mulyadi Irsan, menyimpulkan bahwa tingkat kehadiran di 15 sampel OPD cukup memuaskan, meski pembinaan tetap diperlukan bagi segelintir ASN.
Senada dengan itu, Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, menekankan bahwa disiplin birokrasi adalah fondasi utama dari pemerintahan yang melayani (serving government).
Sidak ini mengirimkan pesan kuat dari Pimpinan Daerah, tahun 2026 adalah momentum peningkatan profesionalitas dan modernisasi layanan publik di Sai Bumi Ruwa Jurai. (*)
