Caption : ist
Hariannarasi.com, Tanggamus – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan menyediakan hunian yang bermartabat bagi warganya kembali dibuktikan secara nyata.
Bupati Tanggamus, Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., menyerahkan bantuan perbaikan rumah kepada ratusan warga di Kecamatan Wonosobo, Senin (29/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam acara yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Pekon Pekon Balak tersebut, Bupati menyerahkan total 300 paket bantuan yang terdiri dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Langkah strategis ini dinilai sebagai terobosan penting di penghujung tahun 2025, mengingat pola pendanaan yang digunakan mengadopsi sistem kolaborasi lintas sektor.
Bupati Saleh Asnawi menegaskan bahwa realisasi bantuan ini adalah buah dari sinergitas anggaran yang solid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga non-struktural.
Tidak hanya mengandalkan satu kantong anggaran, program ini memadukan kekuatan APBN, APBD, dan dana umat.
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, rincian alokasi bantuan tersebut adalah sebagai berikut:
- 287 Unit: Bersumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui program BSPS.
- 12 Unit: Bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Tanggamus untuk program RTLH.
- 1 Unit: Bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanggamus untuk program Rumah Layak Huni (RLH).
Penyerahan bantuan ini bukan sekadar seremonial pembangunan fisik semata. Bagi Bupati Saleh Asnawi, penyediaan rumah yang layak adalah fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga.
Dengan rumah yang sehat dan aman, diharapkan taraf kesehatan dan ekonomi para penerima manfaat dapat turut terdongkrak.
Kehadiran program BSPS dan RTLH di Kecamatan Wonosobo ini menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini mendambakan perbaikan tempat tinggal, namun terkendala biaya.
Sinergitas antara Pemkab Tanggamus, Kementerian PKP, dan Baznas ini sekaligus menjadi model percontohan (role model) bagaimana gotong royong birokrasi dapat mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke tingkat pekon. (*)
