Caption: Istimewa
Hariannarasi.com, Lampung Tengah – Tim gabungan Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah memeriksa 83 kepala satuan pendidikan, Selasa (17/11/2026), di Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.
Pemeriksaan dilakukan untuk mengusut dugaan pemerasan sebesar 15 persen dari nilai pekerjaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebanyak 13 penyidik gabungan diterjunkan untuk memeriksa 83 kepala sekolah penerima bantuan dana tersebut secara bertahap.
Pemeriksaan maraton ini merupakan tindak lanjut penyidikan atas dugaan setoran wajib yang menyeret oknum pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, mengatakan pemeriksaan puluhan saksi tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik memperkuat pembuktian perkara.
“Penyidik menggali informasi mengenai pelaksanaan program, mekanisme pekerjaan, serta dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai pekerjaan revitalisasi,” kata Rita.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Okky Desvian, membenarkan pemeriksaan massal tersebut.
“Betul bahwasanya hari ini, kami dari tim gabungan Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah sehubungan dengan dana revitalisasi di Dinas Pendidikan tahun 2026,” ujar Okky.
Ia menegaskan, penanganan utama perkara berada di bawah kewenangan bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, sementara Kejaksaan Negeri Lampung Tengah bersifat mendampingi.
Dugaan Setoran 10 hingga 15 Persen
Perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung, Ricky Ramadhan, mengungkapkan tim penyidik menemukan indikasi adanya permintaan setoran uang tunai sebesar 10 persen hingga 15 persen.
Setoran tersebut dibebankan kepada sejumlah kepala sekolah oleh oknum Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
Dari Penyelidikan hingga Penyidikan
Penyelidikan dimulai berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor PRIN-07/L.8/Fd.1/10/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Perkara kemudian naik ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Pada 10 November 2026, tim gabungan melakukan penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung, termasuk Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
Penggeledahan di kantor dinas berlangsung selama tujuh jam, mulai pukul 13.00 hingga 20.00 WIB. Penyidik menyisir sejumlah ruangan dan mengamankan berbagai barang yang diduga berkaitan dengan perkara.
Barang yang diamankan di antaranya dokumen, laptop, telepon genggam, hingga perangkat penyimpanan rekaman kamera pengawas atau CCTV.
Dari serangkaian penggeledahan tersebut, tim penyidik juga menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta kendaraan.
Tim saat ini juga melakukan penelusuran dan pemetaan aset untuk mengidentifikasi asal usul kepemilikan, penguasaan, serta aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Sebelum pemeriksaan massal pada 17 November, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi pada 12 November 2026 di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung.
Dalam rangkaian penggeledahan pada 10 November, penyidik juga meminta keterangan sejumlah pejabat dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, Nur Rohman, dan beberapa kepala bidang.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, Ahmaludin, membenarkan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.
Kejati Tegaskan Praduga Tak Bersalah
Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan komitmennya mengusut tuntas perkara ini secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan keadilan.
Rita Susanti menegaskan, penentuan pertanggungjawaban pidana dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai penetapan tersangka dalam perkara tersebut. (*)






