Caption: Ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Polda Lampung akan menggelar Operasi Zebra Krakatau 2026 selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026.
Operasi ini memprioritaskan penindakan terhadap pengendara yang melawan arus serta pengendara dan penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia (SNI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Lampung Kombes Polisi M Reza Chairul Akbar Sidiq menegaskan, operasi pada November 2026 tersebut merupakan Operasi Zebra Krakatau, bukan Operasi Patuh.
“Operasi yang akan dilaksanakan pada 16 hingga 29 November 2026 adalah Operasi Zebra Krakatau 2026, bukan Operasi Patuh,” kata Reza, saat dikonfirmasi Jumat (13/11/2026).
Operasi ini mengusung tema Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan.
Menurut Reza, dua pelanggaran tersebut menjadi perhatian utama karena berpotensi menyebabkan kecelakaan dan meningkatkan fatalitas korban.
Selain dua pelanggaran prioritas itu, petugas juga akan mengawasi pengendara yang menggunakan telepon genggam saat berkendara, melanggar rambu dan lampu lalu lintas, tidak menggunakan sabuk keselamatan, serta pelanggaran lain yang membahayakan pengguna jalan.
Reza menjelaskan, pelaksanaan operasi tidak semata mata berorientasi pada penindakan hukum. Pihaknya mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, edukatif, persuasif, dan humanis melalui edukasi, sosialisasi, imbauan, hingga teguran simpatik kepada masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tertib bukan karena takut ditilang, tetapi karena sadar bahwa keselamatan adalah kebutuhan,” ujarnya.
Dalam penegakan hukum, Ditlantas Polda Lampung akan mengoptimalkan penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik melalui kamera statis maupun mobile. Pendekatan edukatif dan persuasif secara humanis yang didukung penegakan hukum melalui ETLE statis maupun mobile dan teguran simpatik juga ditegaskan di tingkat polres.
Sementara itu, penindakan secara langsung atau non ETLE diprioritaskan terhadap pelanggaran melawan arus dan tidak menggunakan helm SNI.
Reza mengatakan, sanksi mengacu pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran rambu atau marka jalan, termasuk melawan arus, dapat dikenakan denda maksimal Rp 500.000. Sedangkan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dapat dikenakan denda maksimal Rp 250.000.
Penerapan sanksi tetap disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.
Terkait kemungkinan pembagian helm SNI kepada masyarakat, Reza menyebut kegiatan sosial tersebut akan disesuaikan dengan kesiapan dan rencana pelaksanaan di lapangan. Namun, ia mengingatkan, pembagian helm tidak menghilangkan kewajiban masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas.
Menurutnya, penggunaan helm merupakan bagian penting dari upaya melindungi pengendara dan penumpang sepeda motor dari risiko cedera saat terjadi kecelakaan.
Operasi Zebra Krakatau 2026 juga menjadi bagian dari upaya kepolisian mempersiapkan kondisi lalu lintas menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Operasi ini menyasar peningkatan disiplin pengendara sekaligus menciptakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas menjelang Natal dan Tahun Baru.
Secara nasional, Operasi Zebra 2026 digelar sebagai langkah awal cipta kondisi yang aman dan kondusif dalam rangka menyambut perayaan Natal 2026 serta Tahun Baru 2027.
Melalui operasi tersebut, Polda Lampung menargetkan penurunan angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, serta fatalitas korban kecelakaan.
Di daerah, jajaran polres mulai menyiapkan dukungan pelaksanaan, termasuk penggunaan perangkat ETLE Mobile Handheld yang dapat dibawa dan dioperasikan petugas secara langsung di lapangan untuk mendokumentasikan pelanggaran di lokasi yang belum terjangkau kamera ETLE statis.
Pelaksanaan operasi juga melibatkan instansi terkait, mulai dari Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, hingga unsur TNI.
Reza berharap masyarakat dapat berperan aktif menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan selama berkendara.
“Keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (*)






