Dijadikan Objek ‘Bancakan’, Ditjenpas Lampung Bidik Anggaran Kebutuhan Napi Rp3,4 M di Rutan Sukadana

Caption : Ilustrasi

Hariannarasi.com, Lampung Timur – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Lampung mengusut dugaan korupsi tata kelola anggaran pemenuhan kebutuhan warga binaan tahun 2026 di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.

Dugaan penyelewengan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp3.497.700.000.

​Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Ditjenpas Lampung, yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal), Machruz Shedeq, mengonfirmasi bahwa laporan dugaan penyimpangan ini telah diteruskan kepada Tim Patnal dan Pengamanan Intelijen (Pamintel) untuk segera ditindaklanjuti.

“Oke mas, sudah saya teruskan ke Katim Patnal dan Pamintel untuk dikonfirmasikan. Sorry mas posisi lagi diklat,” ujar Machruz Shedeq saat dihubungi melalui pesan whatsapp, Selasa (29/9/2026).

​Dugaan penyimpangan anggaran tersebut menyasar empat sektor pemenuhan hak dasar bagi 445 warga binaan di Rutan Sukadana, meliputi:

1. ​Pengadaan Bahan Makanan: Anggaran sebesar Rp3.248.500.000 dialokasikan untuk jatah makan warga binaan, namun jatah yang diterima dilaporkan tidak layak konsumsi.
2. ​Pengadaan Pakaian: Anggaran sebesar Rp133.500.000 diperuntukkan bagi empat stel pakaian harian dan satu stel pakaian pembinaan. Dalam praktiknya, warga binaan disebut hanya menerima satu stel pakaian pembinaan.
3. ​Peralatan Makan dan Minum: Alokasi anggaran sebesar Rp185.000 per orang disinyalir hanya direalisasikan berupa satu set piring, gelas, dan sendok plastik.
4. ​Perlengkapan Mandi: Alokasi anggaran sebesar Rp75.000 per orang diduga tidak disalurkan sepenuhnya sesuai ketentuan.

​Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Lampung, Chaidir, menyambut baik langkah tegas Ditjenpas Lampung.

Ia menegaskan, hak-hak dasar warga binaan yang sedang menjalani proses hukum tidak boleh dikorbankan.

​”Selama ini warga binaan di Rutan Sukadana tidak bisa bersuara karena tekanan. Apapun alasannya, korupsi tetap korupsi, apalagi yang dirampas adalah hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum,” tegas Chaidir.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Rutan Kelas IIB Sukadana belum memberikan pernyataan resmi.

Kepala Pengamanan Rutan menyarankan awak media untuk mengonfirmasi langsung kepada Kepala Rutan Sukadana yang saat ini dilaporkan sedang bertugas di luar kota. (*)