Caption : Ist
Hariannarasi.com, Lampung Selatan – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Baru, Lampung Selatan, pada Minggu (26/4/2026).
Pembangunan fasilitas pendidikan di lahan seluas 9,5 hektare yang diproyeksikan mampu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026 dan siap beroperasi untuk tahun ajaran 2026/2027.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mensos memastikan proses pengerjaan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti. Guna mempercepat penyelesaian proyek, proyek ini melibatkan sedikitnya 600 tenaga kerja.
”Untuk pengerjaannya sampai hari ini masih sesuai target, dan diharapkan Juli selesai,” ujar Saifullah Yusuf saat meninjau lokasi.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan strategi utama pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Fasilitas ini dikhususkan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak jalanan, serta mereka yang putus sekolah.
Berbeda dengan institusi pendidikan pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak menerapkan sistem pendaftaran terbuka. Pemerintah menggunakan pendekatan “jemput bola” atau penjangkauan aktif yang merujuk pada basis data sosial ekonomi nasional.
”Yang ada adalah penjangkauan, kita tidak membuka pendaftaran,” tegas Mensos.
Sebelum proses belajar mengajar dimulai, pihak kementerian juga akan melibatkan orang tua untuk berdiskusi, mencocokkan data, dan memberikan pemahaman komprehensif mengenai program tersebut.
Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektoral. Kementerian Sosial bertanggung jawab penuh atas operasional dan pendataan siswa, sedangkan pembangunan sarana dan prasarana fisik dieksekusi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Program ini juga didukung oleh BUMN, pihak swasta, dan pemerintah daerah setempat.
Sebagai bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, program ini tidak hanya menyasar aspek pendidikan anak.
Keluarga dan orang tua siswa juga akan mendapatkan intervensi terintegrasi, mulai dari Bantuan Sosial (Bansos), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga pemberdayaan ekonomi melalui skema koperasi.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di lebih dari 100 titik di seluruh Indonesia.
Kapasitas penerima manfaat pada tahun ini juga ditargetkan melonjak menjadi lebih dari 30 ribu siswa, dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 16 ribu siswa. (*)
