Habiskan Anggaran Rp2,825 Miliar, Renovasi Gedung DPRD Tanggamus Terkesan Amburadul dan Asal Jadi!

Caption : ist

Hariannarasi.com, Tanggamus – Wajah Gedung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dipastikan bersolek total.  

Proyek renovasi gedung wakil rakyat ini menyedot anggaran miliaran rupiah dari kantong APBD 2025 tersebut kini telah memasuki babak akhir pasca-pengerjaan fisik dinyatakan rampung sepenuhnya.

Anggaran Rp 2,825 Miliar untuk estetika gedung rakyat ini menjadi sorotan, lantaran berdasarkan data yang dihimpun dari sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek bertajuk “Rehab Bangunan Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus” ini memiliki nilai pagu paket dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp2.825.000.000,00.

Anggaran jumbo tersebut dialokasikan untuk memoles fasilitas di Gedung yang katanya tempat berkantor para wakil rakyat, tujuannya agar lebih representatif.

Dengan metode tender pascakualifikasi, proyek ini menjadi salah satu sorotan utama dalam belanja konstruksi daerah tahun anggaran 2025 kemarin.

​Seiring dengan tuntasnya pengerjaan fisik di lapangan, tongkat estafet kini beralih ke tangan tim verifikasi. Proses Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pekerjaan sementara menjadi krusial untuk memastikan bahwa kualitas bangunan sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Struktur Tim Administrasi PHO ini diisi oleh wajah-wajah yang sudah tidak asing di lingkungan birokrasi Tanggamus, antara lain:

1.Ketua Tim Andi Kholil yang juga menjabat sebagai Kabag Persidangan DPRD Tanggamus.

​2. Sekretaris, Darsah.

​3. Anggota, Sam’an.

Tim ini bertanggung jawab penuh dalam memvalidasi berkas administratif serta memastikan bahwa progres 100 persen yang diklaim oleh kontraktor pelaksana bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fakta real dilapangan.

Namun, ada hal menarik yang mencuat di balik proses birokrasi ini. Ditengah kesibukan melakukan verifikasi pengerjaan gedung yang telah mencapai batas akhir (100%), Andi Kholil memberikan pernyataan yang cukup lugas terkait apresiasi yang diterima timnya.

Secara terbuka, ia mengakui bahwa insentif atau honorarium yang diterima sebagai Tim Administrasi PHO untuk proyek ini tergolong cukup memuaskan. “Honornya lumayan,” ujar Andi Kholil sambil tertawa singkat saat memberikan keterangan diruang kerjanya, Rabu (14/1).

Check and re-check PHO

Sementara, Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus, Andi Dermawan mengungkapkan, jika proyek renovasi gedung yang selama ini diperbincangkan bukanlah sebuah rombakan total.

Hal ini memberikan penegasan bahwa intervensi fisik yang dilakukan hanya menyentuh titik-titik tertentu, terutama pada aspek estetika dan fungsionalitas dasar.

​”Jadi tidak semuanya yang diganti,” jelas Andi saat memberikan penekanan bahwa ada skala prioritas dalam proyek ini.

Namun, yang jadi fokus utama terlihat jelas pada penyegaran secara kasat mata (visual) seperti keramik dan cat. Dua elemen ini memang menjadi wajah dari sebuah pembangunan gedung, namun lagi-lagi Andi menyangkal dan menekankan bahwa pekerjaan ini telah melewati verifikasi.

​Beberapa titik yang menjadi sasaran renovasi antara lain:​

1. Ruang Atas dan Ruang Pimpinan.
2. Ruang Fraksi dan Ruang Bendahara Bawah.
3. Termasuk didalamnya sentuhan pada aspek interior

Administrasi di Balik Layar: PHO Telah Terbit!

Poin menarik yang muncul adalah mengenai status hukum proyek tersebut. Dalam dunia konstruksi pemerintah, istilah PHO atau Serah Terima Pertama Pekerjaan adalah sesuatu yang sangat krusial.

Andi mengonfirmasi bahwa PHO telah dikeluarkan, yang berarti secara administratif, pekerjaan tersebut dinyatakan selesai sesuai kontrak. “Artinya sudah sesuai peruntukannya,” ujar Andi saat ditemui selepas jam makan siang.

Namun, jauh panggang dari api, terlihat jelas pengerjaan renovasi yang masih menyisakan masalah, terlihat sejumlah pengerjaan yang terkesan semrawut dan asal jadi. Banyak ruangan bagian dalam yang tak terlihat mata secara langsung terabaikan.

Seperti cat dinding yang mengelupas, pintu dan atap yang masih jauh dari kata renovasi, apalagi jika mengingat biaya renovasi pembangunan ini memakan nominal yang fantastis.

Pernyataan ini seolah menjadi bumbu di tengah seriusnya proyek konstruksi bernilai miliaran tersebut. Kini, publik tinggal menunggu apakah kemegahan gedung yang direhab dengan biaya besar ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan dan kinerja di sekretariat wakil rakyat tersebut.

Transparansi dalam setiap sen penggunaan APBD, termasuk honorarium panitia, adalah bagian dari keterbukaan informasi publik yang harus tetap dijaga. (*)